Kupang, NTT (ANTARA) - Pengamat Ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Doktor Fritz Fanggidae menekankan pentingnya mengawal visi ekonomi berkelanjutan Gubernur NTT Melkiades Laka Lena demi pembangunan ekonomi NTT lima tahun mendatang.
“Ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu dari tujuh pilar yang menopang visi Gubernur Melki. Pentingnya perhatian bersama kita dalam mengawal program pilar ini karena berkaitan erat dengan sektor-sektor kunci dalam pembangunan NTT,” kata dia dalam sesi diskusi publik yang digelar oleh PWI NTT, di Kupang, Senin.
Ia mengatakan, terdapat dua indikator sasaran yang berkaitan dengan visi ekonomi tersebut yaitu peningkatan pendapatan per kapita dan pemerataan ekonomi, dalam hal ini kemiskinan menuju nol persen dan rasio gini yang semakin membaik.
“Jadi, kalau kita ingin mengukur capaian visi ekonomi berkelanjutan mesti bertolak dari dua indikator sasaran tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pentingnya pola dan terobosan baru oleh pemerintah yang baru dalam menangani persoalan struktural pada ekonomi di NTT.
Dalam hal ini, ia mengaitkannya dengan salah satu sektor potensial yakni UMKM NTT.
Ia menilai masih ada sejumlah kendala yang dihadapi UMKM lokal, sehingga perlu difasilitasi oleh pemerintah. Selain itu, UMKM lokal sudah banyak tetapi tidak terkonsolidasi dengan baik.
“Peran UMKM sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi, sebab kita tahu fondasi utama dan struktur dasar ekonomi NTT erat kaitannya dengan pelaku UMKM,” kata dia.
Karena itu, ia berharap upaya terobosan dari pemerintah adalah dengan melakukan skema-skema pembiayaan yang memudahkan UMKM, supaya ke depan bisa menjadi penggerak utama ekonomi NTT.
“Pemerintah harus proaktif dalam mencari dan membina UMKM yang siap untuk difasilitasi, agar bisa terkonsolidasi dengan baik,” katanya.
Selanjutnya, ia menegaskan dalam mengawal visi ekonomi berkelanjutan pentingnya kebijakan yang kuat untuk memastikan koneksi mata rantai ekonomi dari hulu, tengah, hingga hilir.
“Ini hal pertama yang harus kita lakukan dalam mengawal program pemerintah, menjamin adanya kebijakan yang kuat demi koneksi antara hulu, tengah, dan hilir ekonomi NTT,” katanya.
