Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengupayakan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai waktu yang ditetapkan Presiden Prabowo yakni Juni dan Oktober 2025.
"Sedang berproses untuk ditetapkan gubernur. Sebanyak 1.385 CPNS itu kita doakan agar 1 Juni 2025 sudah bisa diangkat oleh gubernur," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT Yosef Rasi, di Kupang, Rabu.
Ia menyebut sebanyak 1.385 CPNS yang akan ditetapkan itu merupakan hasil seleksi di tahun 2024, sedangkan PPPK tahap I juga sudah dilakukan seleksi dan tahap II segera menyusul.
"Untuk PPPK tahap I kita sudah berproses sekitar 5.000-an orang dan itu kalau pusat menyatakan paling lambat Oktober maka NTT akan menetapkan pengangkatan per 1 Juli 2025," ujarnya.
Sedangkan seleksi tahap II, kata dia, baru dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai 10 Mei 2025.
"Dan itu lokasinya di asrama haji untuk tiga pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kemudian pemberkasan dijadwalkan Juni 2025. Kita akan mengejar waktu agar sebelum deadline Oktober paling lambat September kita sudah bisa angkat PPPK," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pengangkatan CPNS tahun 2024 dipercepat untuk diselesaikan pada Juni 2025, sedangkan untuk PPPK pada Oktober 2025.
"Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers "Pengangkatan CASN 2024" di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan penyelesaian pengangkatan CASN 2024 itu memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Menurut Rini, data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.
Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.
Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan peta jalan pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk anggaran yang mengalami efisiensi.
Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata pada basis data BKN) selama proses pengadaan PPPK tahun 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing, sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.
