Menteri HAM menyoroti berbagai persoalan di Pulau Messah Manggarai Barat

Labuan Bajo (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi warga kepulauan karena keterbatasan lahan tempat tinggal dan kepadatan penduduk di Pulau Messah Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita punya 17.000 pulau, ada yang berpenghuni ada yang tidak berpenghuni, ini salah satu pulau yang termasuk terpadat di Indonesia karena ruas pulau ini semuanya terisi dengan rumah dan pemukiman warga, satu pulau kecil ini dihuni 2.178 penduduk," katanya di Labuan Bajo, Selasa.

Natalius Pigai dalam kunjungannya menjelaskan salah satu persoalan utama yang dihadapi warga Pulau Messah adalah persoalan sampah karena keterbatasan sarana pembuangan sampah dan kemampuan mengelola sampah.

"Karena mereka tidak bisa buang sampah sembarang, laut itu mereka punya kebun dan laut itu menghidupi kehidupan mereka sementara mereka buang sampah di pekarangan juga terbatas karena itulah manajemen sampah perlu diintervensi oleh pemerintah," katanya.

Ia menilai perlu adanya satu sistem pembuangan sampah yang memadai dan rutin setiap saat dari pulau Messah ke Labuan Bajo demi pemenuhan kehidupan hak atas lingkungan yang layak bagi masyarakat.

Persoalan lainnya, kata dia, perlu adanya intervensi pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan yang memadai melalui peningkatan sistem pelayanan kesehatan terpadu hingga sarana kapal kapal terapung untuk pelayanan kesehatan.

"Masalah lainnya air minum, karena itu menjadi problem yang sangat serius bagi kondisi atau situasi mereka yang menghuni di pulau yang sama dengan jumlah padat seperti air minum," katanya.

Aspek lainnya yang harus dipastikan pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat kepulauan sehingga dapat meningkatkan kehidupan yang lebih berkualitas dan menunjang aktivitas kerja masyarakat.

"Kemudian dari sisi pendidikan pengadaan sarana prasarana, guru pendidik, fasilitas termasuk juga pengadaan buku dan perpustakaan yang memadai bagi masyarakat di sini penting, selain di dunia pendidikannya kemudian di masyarakat umum perpustakaan untuk balai desa kemudian juga perpustakaan di masjid," katanya.

Natalius Pigai juga menilai pemerintah harus memastikan akses melaut bagi para nelayan di tengah perkembangan pariwisata dengan tidak memberikan izin pagi pengusaha hotel hingga wilayah perairan laut.

"Masyarakat itu ke kebun mereka itu adalah laut, maka pemerintah tidak boleh membuka, memberikan akses bisnis bagi usahawan-usahawan khususnya hotel untuk bangun atau didirikan hotel-hotel yang langsung masuk ke laut, karena itu kebun mereka, karena itu siapapun yang memegang perizinan, baik itu pusat, provinsi atau kabupaten tidak boleh serta merta memberikan perizinan kepada mereka," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Pasir Putih Mustamin berharap agar berbagai persoalan yang telah disampaikan masyarakat dapat segera dijawab oleh pemerintah.

Ia menilai kehadiran Menteri HAM Natalius Pigai tidak hanya dapat memastikan pemenuhan berbagai hak warga sebagai warga kepulauan dan pesisir, tapi dapat menjembatani penyelesaian sejumlah persoalan di pulau tersebut dengan kementerian/lembaga terkait.

"Harapan kami begitu banyak kekurangan yang kami alami di pulau ini, semoga dengan kedatangan bapak dapat terwujud apa yang menjadi harapan kami," katanya.