Kupang, NTT (ANTARA) - Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mendorong pelayanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk tercipta kota yang lebih inklusif, humanis, dan setara.
“Saya ingin agar puskesmas dan rumah sakit memiliki aksesibilitas yang layak, mulai dari ramp bagi pengguna kursi roda, pendampingan bagi tunanetra, hingga running text bagi teman-teman tuli saat berkonsultasi dengan dokter. Pelayanan harus benar-benar inklusif, bukan hanya indah di atas kertas,” katanya dalam keterangan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/5).
Dia mengatakan hal ini dalam kegiatan "Peningkatan Kapasitas Perspektif Disabilitas dan Review SOP Puskesmas" digelar Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang mendukung penyandang disabilitas, termasuk melalui visi-misi yang sejak awal berpihak pada kelompok rentan ini.
Salah satu upaya nyata yang tengah dikaji, katanya, pengangkatan staf khusus dari kalangan disabilitas untuk memberi masukan dalam penyusunan kebijakan.
Ia mengapresiasi kegiatan diinisiasi HWDI itu, sebagai langkah konkret menuju Kota Kupang lebih humanis, setara, dan inklusif, terutama dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas, khususnya perempuan.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada HWDI yang terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan menjadi suara bagi mereka yang kerap tidak terdengar," katanya.
Ia menyebut data menunjukkan sekitar 9,4 persen perempuan penyandang disabilitas masih memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi.
"Ini bukan sekadar angka, tapi gambaran tentang tantangan besar yang masih harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong hasil diskusi dan pelatihan dalam kegiatan ini dapat dilaporkan langsung kepada dirinya agar menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia meminta jajaran tenaga kesehatan terus meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan ramah disabilitas serta memastikan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, lebih aksesibel.
Ketua Umum HWDI Revita Alvi menjelaskan kegiatan ini bagian dari inisiatif HWDI yang telah hadir di 34 provinsi dan 126 kabupaten/kota di Indonesia.
Sejak 2024, HWDI aktif mengadvokasi isu kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, melalui Koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran).
Ia menjelaskan fokus pelatihan ini membangun perspektif disabilitas serta etika dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas bagi tenaga kesehatan dan pemangku kebijakan.
“Kami juga telah melakukan observasi di enam puskesmas di NTT dengan tujuan mendorong perbaikan aksesibilitas dan akomodasi layak yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa suara dan pengalaman langsung dari para penyandang disabilitas dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan SOP pelayanan publik,” ujarnya.
