Mahasiswa NTT menolak kenaikan tunjangan DPR RI

Kupang (ANTARA) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan organisasi masyarakat mendesak perwakilan dari DPRD NTT untuk keluar dan berdialog dan menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI dalam aksinya di pintu masuk DPRD NTT.

"Kami minta agar Ketua DPRD Provinsi Ibu Emilia Nomleni keluar dan temui kami," ujar Korlap dari organisasi mahasiswa GMKI Putra Umbu Ngudang dalam aksi unjuk rasanya di Kota Kupang, Senin.

Tak hanya itu mereka juga meminta agar tidak hanya Ketua DPRD NTT, tetapi juga meminta agar Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko hadir untuk mendengarkan tuntutan dan aspirasi mereka terkait kondisi negara saat ini.

Para pengunjuk rasa juga mengancam jika, para pejabat yang diminta tidak keluar, mereka akan mendobrak masuk. Namun tak berselang lama, Kapolres Kota Kupang Kota Kombes Pol Djoko Lestari menemui mereka dan meminta mereka untuk tidak rusuh.

"Saya akan ke atas dan menyampaikan permintaan rekan-rekan tetapi saya harapkan tenang," ujarnya.

Djoko kemudian masuk ke kantor DPRD NTT dan tak berselang lama, Gubernur NTT Melki Laka Lena, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni dan Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko keluar dan menemui pengunjuk rasa.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Inspektur Jenderal Polisi Rudi Darmoko mengatakan sebanyak 750 personel disiagakan untuk mengawal pelaksanaan unjuk rasa di Kota Kupang, pada Senin ini.

"Sebanyak 750 personel disiagakan, tidak hanya untuk mengawal dan menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa, tetapi juga melayani masyarakat," kata Kapolda di Kupang, Senin.

Dia mengatakan hal ini menanggapi kesiapan keamanan di Kota Kupang jelang aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan di Kota Kupang, oleh organisasi Cipayung Plus, BEM, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan masyarakat NTT.

Kapolda mengharapkan pelaksanaan unjuk rasa dilaksanakan dengan tertib dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu warga lain yang beraktivitas