Pemkot Kupang mempercepat penanganan RTLH lewat BSPS

Rabu, 13 Mei 2026 14:56 WIB

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Program BSPS di Kantor Camat Alak, Kupang, Rabu (13/5/2025). (ANTARA/HO-Pemkot Kupang)

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

“Melalui program ini, Pemkot Kupang berharap percepatan penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih maksimal, sekaligus memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis dalam kegiatan Sosialisasi Program BSPS di Kupang, Rabu.

Sosialisasi tersebut menjadi momentum penting setelah Pemkot Kupang berhasil memperoleh tambahan kuota bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat.

Serena mengungkapkan, sebelumnya Kota Kupang hanya memperoleh kuota 100 unit rumah BSPS.

Namun, setelah melakukan audiensi langsung ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kuota tersebut berhasil ditambah menjadi 500 unit.

“Bulan lalu, kami bertemu langsung dengan Pak Menteri. Awalnya Kota Kupang hanya dapat 100 unit, tetapi setelah konsultasi dan audiensi, kita mendapat tambahan menjadi total 500 rumah untuk masyarakat Kota Kupang,” ungkapnya disambut antusias warga.

Menurutnya, tambahan kuota tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Kupang, khususnya warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.

Ia menegaskan bahwa program BSPS bukan sekadar bantuan renovasi rumah, tetapi bentuk nyata perhatian negara terhadap kualitas hidup masyarakat kecil.

Program BSPS sendiri memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per unit, terdiri dari Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Bantuan tersebut difokuskan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, seperti perbaikan atap bocor, sanitasi, maupun struktur bangunan dasar.

Serena juga menyoroti masih adanya warga yang mengundurkan diri dari program BSPS karena belum memahami konsep “swadaya” dalam program tersebut.

“Ketika dengar kata swadaya, masyarakat langsung takut. Padahal maknanya adalah gotong royong, kerja bersama, saling membantu antar tetangga dan keluarga,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak lurah, RT, RW, tokoh masyarakat, hingga fasilitator lapangan agar aktif memberikan edukasi kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait program tersebut.

Sementara itu, Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusra II Soemin Kase menjelaskan BSPS merupakan program peningkatan kualitas rumah berbasis partisipasi masyarakat, bukan bantuan rumah baru sepenuhnya dari pemerintah.

“BSPS ini bantuan stimulan, bukan terima rumah kunci jadi. Ada unsur swadaya masyarakat di dalamnya,” tegasnya.

Ia menyebut sejak tahun 2018 Kota Kupang telah menerima sekitar 559 unit bantuan BSPS.

Pada 2026, Kota Kupang diproyeksikan memperoleh tambahan besar setelah pemerintah pusat menambah alokasi bantuan perumahan untuk NTT.

Soemin juga mengingatkan pentingnya validitas data calon penerima bantuan.

Untuk itu, pemerintah kini menggunakan aplikasi digital “Sibale” agar masyarakat dapat langsung mendaftarkan kondisi rumahnya secara mandiri melalui tautan yang telah dibagikan ke kelurahan dan kecamatan.

“Semua rumah tidak layak huni harus didata dengan benar. Masyarakat juga bisa langsung isi link dan foto rumahnya sendiri agar proses verifikasi lebih akurat,” ujarnya.