Rastra 2017 Alami Kenaikan
"Saya kurang tahu dengan penambahan jumlah RTS tersebut, karena kami hanya menerima data dari Kementerian Sosial dan tinggal menyalurkannya," kata Sugeng Rahayu.
SoE, NTT (Antara NTT) - Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Nusa Tenggara Timur Sugeng Rahayu mengatakan pagu beras sejahtera (Rastra) 2017 untuk kelompok penerima manfaat di daerah ini mengalami kenaikan sekitar 29.572 rumah tangga sasaran (RTS).
"Saya kurang tahu dengan penambahan jumlah RTS tersebut, karena kami hanya menerima data dari Kementerian Sosial dan tinggal menyalurkannya," katanya kepada wartawan di SoE, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekitar 110 kilometer arah timur Kota Kupang, Kamis (16/3).
Hal ini disampaikannya saat peluncuran Rastra 2017 sebanyak 81.246.780 kilogram untuk 451.371 rumah tanggan sasaran (RTS) oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya di kota penghasil kayu cendana terbesar di Nusa Tenggara Timur itu.
Ia menjelaskan untuk Rastra tahun 2016 jumlahnya mencapai 421.799 RTS PM (rumah tangga sasaran penerima manfaat), sementara untuk tahun 2017 naik menjadi 451.371 RTS PM.
Menurutnya, kenaikan tersebut karena kurang dilakukannya sosialisasi sehingga pembagian Rastra tersebut tidak tersalurkan ke penerima manfaat pada tahun 2016.
"Sebenarnya nilai subsidi untuk Rastra di NTT sendiri sudah cukup besar. Dalam satu tahun nilainya bisa mencapai Rp1,5 triliun," tambahnya.
Menurut dia, kalau pembagian Rastranya itu sesuai dengan keluarga penerima manfaat, ia yakin bahwa program pemerintah itu justru akan membantu kehidupan ekonomi masyarakatnya lebih baik lagi.
Sejauh ini dampak dari program tersebut mulai dari istilah beras miskin (raskin) sendiri baginya belum memberikan dampak soal kesejateraan masyarakat itu sendiri, karena ada beberapa faktor yakni budaya serta kesepakatan warga yang tidak semuanya dapat dibagi dengan ketentuan.
"Saya sih berharap agar penerima manfaat program ini bisa menerima langsung program ini, sehingga tidak lagi terjadi peningkatan pagu untuk tahun depan," tambahnya.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya juga sebelumnya dalam sambutannya juga mengharapkan agar tidak ada lagi kenaikan pagu pada tahun 2018 sebab program Rastra tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu, sehingga jumlah warga kurang mampu itu semakin berkurang.
"Saya berharap dikawal terus pendistribusiannya langsung kepada masyarakat yang sudah terdaftar. Kalau diberikan kepada seluruh masyarakat maka namanya bukan lagi rastra," ujarnya.
Gubernur Lebu Raya mengatakan, saat ini untuk mendapatkan Rastra tersebut pemerintah mencoba untuk menebus terlebih dahulu, nantinya akan dibayar oleh pemerintah daerah setempat.
"Oleh karena itu setiap pemerintah daerah harus bisa mengembangkan Rastra ini untuk lebih bermanfaat lagi, yakni dengan cara membuat padat karya agar bisa menebus kembali kepada pemerintah," tuturnya.
Ia mengungkapkan adanya informasi bahwa ada beberapa daerah yang sempat menunggak pembayaran Rastra, namun tak mengetahui secara pasti daerah tersebut.
Pembayaran tunggakan Rastra, menurutnya, akan membantu agar tidak terjadi hambatan dalam peluncuran Rastra untuk 2018.
Kepala Divisi Regional Bulog NTT Sugeng Rahayu mengatakan tiga daerah yang mengalami keterlambatan dalam membayar Rastra tersebut adalah Larantuka (Kabupaten Flores Timur), Atambua (Kabupaten Belu) dan Ende di Kabupaten Ende.
"Namun semuanya sudah dilunaskan pada Februari lalu. Seharusnya dibayar pada akhir 2016 lalu," katanya menjelaskan.
Pewarta : Kornelis Kaha
Editor:
Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
