Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggandeng Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB (UNICEF/United Nations Children's Fund) untuk menangani masalah kekerdilan pada anak (stunting) di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
"UNICEF ini fokus pada kesehatan anak, karena itu mereka hadir di sini menggandeng Pemprov NTT untuk bersama-sama menangani masalah stunting," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT Lecky Frederich Koli di Kupang, Rabu (18/12).
Menurut dia, UNICEF, organisasi internasional yang di bawah naungan PBB untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak ini, akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak.
"Jadi mereka akan mendukung hal-hal yang bersifat memfasilitasi pertemuan-pertemuan, kemudian juga mempersiapkan asupan nutrisi yang bergizi untuk anak-anak yang sudah terkena stunting," katanya.
Sebagai contoh, katanya, di Manulai, Kabupaten Kupang UNICEF bersama pemerintah mengintervensi anak-anak yang terkena stunting dan sudah menunjukkan perubahan positif di sana.
Baca juga: 144 desa di NTT jadi sasaran penanggulangan kekerdilan
Baca juga: Rp50 miliar untuk atasi stunting di NTT
Ia menjelaskan angka kekerdilan anak di NTT saat ini masih tinggi mencapai 42,6 persen. Angka ini menggambarkan bahwa dari setiap dua anak di NTT, salah satunya terkena stunting.
Dia menambahkan, pemerintah provinsi terus menekan angka kekerdilan dengan melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak, mengingat persoalan ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang saat ini jadi perhatian utama pemerintah pusat hingga daerah.
Pemerintah provinsi bersama 22 kabupaten/kota se-NTT, lanjut dia, juga telah melakukan pendatangan komitmen bersama untuk memerangi stunting.
Dia menjelaskan, dari hasil evaluasi terhadap APBD 2020 menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota juga memberikan fokus perhatian untuk menangani stunting dalam kebijakan anggarannya.
Salah satu indikator yang akan dikerjakan, yaitu pembangunan rumah layak huni di daerah-daerah mulai 2020 mendatang untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak.
Ia menyebutkan, total rumah layak huni yang akan dibangun ditargetkan mencapai 41.600 unit rumah dengan dukungan dana desa maupun dana kabupaten.
"Jadi untuk penanganan stunting ini kita keroyok bersama-sama baik dengan Unicef, pemerintah kabupaten/kota maupun pihak terkait lainnya," demikian Lecky Frederich Koli.
Baca juga: 260 kabupaten/kota di Indonesia jadi prioritas penanganan kekerdilan
Baca juga: NTT jadi percontohan penanganan stunting di Indonesia
