Demikian dikatakan Partnership Coordinator, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) Sekretariat Wakil Presiden, Karnadi Harijanto kepada wartawan usai pembukaan kegiatan Semiloka Implementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi Stunting di Provinsi NTT, Rabu (4/12).
Menurut dia, pemerintah pusat menginginkan adanya percepatan dalam penanganan stunting sehingga dibutuhkan sinergisitas dan komitmen semua sektor untuk bersama-sama dalam penanganan stunting sehingga persoalan stunting di NTT bisa teratasi secara baik.
Ia mengatakan, tim percepatan pencegahan anak kerdil (TP2AK) Sekretariat Wakil Presiden mendorong dilakukan percepatan penanganan stunting salah satunya melalui pemodelan yang melibatkan berbagai pihak seperti Universitas, LSM dan pihak terkait untuk bersama-sama melakukan percepatan penanganan stunting di daerah ini.
Baca juga: Sekretariat Wapres-Pemprov NTT gelar semiloka kekerdilan
"Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan lembaga perguruan tinggi akan didorong sebagai perancang dan mendesain program penanganan stunting dan pelaku usaha dilibatkan untuk mengembangkan program usahanya," kata Karnadi Harijanto.
Langkah strategis menjadikan NTT sebagai model, kata dia, diawali dengan mengelar Semiloka Implementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi Stunting melibatkan pengambil kebijakan dari tiga daerah di NTT yang menjadi kantong kekerdilan anak terbanyak.
Tiga daerah yang menjadi kantong stunting di provinsi berbasis kepulauan ini merupakan tiga kabupaten di Pulau Timor yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang.
Karnadi Harijanto menambahkan, tim percepatan pencegahan anak kerdil (TP2AK) Sekretariat Wakil Presiden akan mendorong dan memperkuat komitmen yang telah dijalankan maupun yang belum dijalankan sehingga percepatan penanganan stunting di NTT cepat terwujud.
Baca juga: Artikel - Mungkinkah daun kelor bisa mengatasi kekerdilan? Ini penjelasannya
Baca juga: Artikel - Kenapa NTT tetap menjadi sarang stunting?
"Ada dukungan program dari pemerintah pusat untuk percepatan penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur," tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) NTT, Lucky Frederich Koli mengatakan penanganan stunting di NTT harus melibatkan berbagai sektor terkait sehingga percepatan penanganannya dapat diwujudkan.
"Penanganan stunting tidak hanya dilakukan dinas kesehatan tetapi perlu melibatkan pihak terkait seperti sektor Pertanian, perikananan, peternakan berkaitan dengan asupan pangan serta Dinas Pekerjaan Umum untuk pembangunan jalan sehingga akses transportasi menjadi lebih memadai," tegasnya.
Baca juga: Benarkah minimnya sanitasi air jadi penyebab kekerdilan?
Baca juga: 80 desa di Timor Tengah Utara jadi kantong kekerdilan
