Kupang, (ANTARA NTT) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT Andre Koreh mengatakan saat ini Kelompok Kerja (pokja) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang dibentuk telah berhasil membebaskan lahan di Atambua Kabupaten Belu.
"Eksekusi lahan tersebut dalam rangka mensukseskan program sejuta rumah di NTT. Dan lahan yang dieksekusi saya lupa berapa luasnya tetapi bisa untuk 128 unit rumah," kata Andre saat ditemui di Kupang, Selasa (15/11).
Saat ini, program Pembangunan Sejuta Rumah di NTT masih terkendala masalah penyediaan lahan.
Ia mengatakan kemajuan pembebasan lahan tersebut berkat adanya pendekatan secara persuasif kepada masyarakat setempat yang dilakukan oleh tim Pokja Kabupaten Belu.
"Kita harapkan peran Pokja PKP ini dapat terus dimanfaatkan sehingga program sejuta rumah di NTT ini bisa terealisasi dengan baik," tuturnya.
Kebutuhan perumahan NTT sangat tinggi yakni mencapai 250 ribu rumah namun dalam setahun baru berhasil dibangun 10 ribu rumah.
Pada 2019 ditargetkan pembangunan 250 ribu rumah bisa terealisasi sehingga semua Pokja PKP yang telah dibentuk baik di daerah maupun di provinsi diminta bekerja secara giat.
Andre juga menyatakan akan mempertimbangkan permintaan Ketua Komisi IV DPRD NTT Angelino Da Costa soal relokasi lahan atau kawasan milik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat eks Timor-Timur.
"Kita akan pertimbangkan usulan tersebut, sebab apapun usulan dewan kita sesuaikan dengan aturan," tambahnya.
"Eksekusi lahan tersebut dalam rangka mensukseskan program sejuta rumah di NTT. Dan lahan yang dieksekusi saya lupa berapa luasnya tetapi bisa untuk 128 unit rumah," kata Andre saat ditemui di Kupang, Selasa (15/11).
Saat ini, program Pembangunan Sejuta Rumah di NTT masih terkendala masalah penyediaan lahan.
Ia mengatakan kemajuan pembebasan lahan tersebut berkat adanya pendekatan secara persuasif kepada masyarakat setempat yang dilakukan oleh tim Pokja Kabupaten Belu.
"Kita harapkan peran Pokja PKP ini dapat terus dimanfaatkan sehingga program sejuta rumah di NTT ini bisa terealisasi dengan baik," tuturnya.
Kebutuhan perumahan NTT sangat tinggi yakni mencapai 250 ribu rumah namun dalam setahun baru berhasil dibangun 10 ribu rumah.
Pada 2019 ditargetkan pembangunan 250 ribu rumah bisa terealisasi sehingga semua Pokja PKP yang telah dibentuk baik di daerah maupun di provinsi diminta bekerja secara giat.
Andre juga menyatakan akan mempertimbangkan permintaan Ketua Komisi IV DPRD NTT Angelino Da Costa soal relokasi lahan atau kawasan milik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat eks Timor-Timur.
"Kita akan pertimbangkan usulan tersebut, sebab apapun usulan dewan kita sesuaikan dengan aturan," tambahnya.
