Pojka Dewan untuk mengisi kekosongan AKD

Kupang (ANTARA) - Ketua sementara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yunus Takandewa mengatakan, pihaknya telah membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mengisi kekosongan alat kelengkapan dewan (AKD) yang belum terbentuk.

"Sambil menunggu pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), DPRD sudah membentuk kelompok kerja, untuk melaksanakan tugas-tugas selama belum ada AKD," kata Yunus Takandewa kepada ANTARA di Kupang, Rabu (2/10).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan belum dilantiknya pimpinan DPRD NTT periode 2019, dan bagaimana dengan pelaksanaan tugas-tugas di DPRD NTT. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, pihaknya membentuk pokja sebagai bentuk mengisi kekosongan sebelum adanya alat kelengkapan dewan.

Baca juga: Pelantikan pimpinan DPRD NTT terganjal SK Mendagri
Baca juga: Pelantikan pimpinan DPRD NTT masih menunggu SK Mendagri

"Kami sudah membentuk lima pokja, dan anggotanya didistribusi dari sembilan fraksi yang ada di DPRD NTT," kata anggota DPRD NTT daerah pemilihan Sumba itu.

Dia mengatakan, pokja itu bertujuan agar sebelum terbentuknya AKD, anggota dewan bisa melakukan beberapa tugas penting seperti menyiapkan program kerja dewan.

"Pokja ini juga bisa membahas, merumuskan program kerja tahunan maupun lima tahunan," katanya dan menambahkan dalam pokja hanya ada nama dan masing-masing pokja dibuat simulasi program kerja agar kinerja DPRD periode ini bisa lebih baik.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD NTT, Ana Kolin, mengapresiasi niat baik dari pimpinan sementara untuk membentuk pokja sambil menunggu pembentukan AKD. Sementara Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTT, Gabriel Beri Binna mengatakan, adanya Pokja ini merupakan sebuah langkah yang baik.

Baca juga: Parlemen NTT bulatkan tekad pertahankan nilai-nilai Pancasila
Baca juga: PDI Perjuangan belum tetapkan calon pimpinan DPRD NTT