Enam paket kebijakan pemerintah sangat positif

id virus corona

Enam paket kebijakan pemerintah sangat positif

Pengamat Pertanian dari Undana Kupang, Dr Ir Leta Rafael M.Rur. (ANTARA/HO-Istimewa.

"Menurut saya, enam paket kebijakan tersebut sangat positif, sebab merupakan cerminan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia," kata Leta Rafael...
Kupang (ANTARA) - Pengamat pertanian dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Ir. Leta Rafael Levis, M.Rur mengatakan enam paket kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 dinilai sebagai kebijakan yang sangat positif.

"Menurut saya, enam paket kebijakan tersebut sangat positif, sebab merupakan cerminan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia," kata Leta Rafael kepada Antara di Kupang, Rabu (1/4).

Memang, menurut dia, saat ini lapisan masyarakat yang sangat merasakan dampak dari COVID-19 adalah para pekerja nonformal, seperti tukang ojek, baik offline maupun online atau daring, para sopir online, para pedagang kaki lima, pedagang keliling, buruh tani, buruh bangunan dan lainnya.

Selain itu, kata dia, juga para pekerja di dunia pariwisata  ikut terkena dampak dari mewabahnya COVID-19.
Beberapa warga Perumahan Gran Ar-Raudah 3 Blok C melakukan penyemprotan cairan desinfektan di lingkungan tinggal masing-masing untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19. (Antaranews/sjd)
"Semalam ketika melewati di depan beberapa hotel di Kota Kupang, semua hotel gelap, tidak sebagaimana biasanya," katanya.

Kegelapan, menurut dia, sebagai indikasi bahwa para tamu di hotel-hotel juga kosong.

Artinya, kata dia, para pekerja di dunia pariwisata juga ikut terkena dampak dari adanya wabah COVID-19 ini, yang juga perlu mendapat perhatian.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan enam program jaring pengaman sosial sebagai upaya menekan dampak wabah COVID-19 di kalangan masyarakat.

Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, (31/3) mengatakan Presiden fokus pada penyiapan bantuan pada masyarakat lapis bawah.

Salah satu kebijakan adalah keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.