BI prakirakan pertumbuhan kredit triwulan III di NTT melambat

id BI NTT,Pertumbuhan kredit di NTT,dampak corona

BI prakirakan pertumbuhan kredit triwulan III di NTT melambat

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, I Nyoman Ariawan Atmaja. ANTARA/Aloysius Lewokeda.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memprakirakan pertumbuhan kredit di daerah setempat akan melambat pada triwulan III-2020 sebagai dampak dari penyebaran virus corona (COVID-19).

Kupang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memprakirakan pertumbuhan kredit di daerah setempat akan melambat pada triwulan III-2020 sebagai dampak dari penyebaran virus corona (COVID-19).

Dampak COVID-19 pada stabilitas sistem keuangan khususnya pertumbuhan kredit yang melambat diprakirakan mulai triwulan III-2020, kata Kepala Kantor Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, Kamis, (2/4).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan dampak merebaknya COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan khususnya pertumbuhan kredit di Nusa Tenggara Timur.

Ariawan menjelaskan pada Februari 2020, kredit perbankan tercatat masih bertumbuh sebesar 11,39 persen. Sementara, rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah masih aman yakni sebesar 2,14 persen, katanya.

Baca juga: BI NTT perkuat koordinasi meredam risiko kredit bermasalah
“Meski demikian pertumbuhan ini diprakirakan melambat memasuki April sebagai akibat dari semakin merebaknya serangan COVID-19,” katanya.

Ariawan mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan setempat untuk meredam dampak negatif COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan.

“Upaya ini difokuskan khusus pada bagaimana meredam dampak risiko NPL dari sisi kredit kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun rumah tangga,” katanya.
Baca juga: Ekonomi NTT 2020 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,02-5,42 persen

Ariawan menambahkan koordinasi serupa juga dilakukan bersama pemerintah daerah serta berbagai unsur terkait lainnya untuk memonitor secara cermat kondisi ekonomi serta langkah kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan baik di tengah merebaknya COVID-19.