DPRD minta pemerintah proaktif data pekerja terdampak COVID-19

id inche sayuna,golkar ntt,ntt,kupang,corona,covid19,tenaga kerja

DPRD minta pemerintah proaktif data pekerja terdampak COVID-19

Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna (kiri) sedang berbincang dengan salah seorang kader partai di Kupang. (ANTARA/Bernadus Tokan)

Menurut saya, sekarang ini yang mesti dilakukan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah harus segera dan pro aktif melakukan pendataaan terhadap semua pekerja yang terkena dampak COVID-19, dengan klasifikasi masing masing perusahaan (by
Kupang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Inche Sayuna, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus proaktif melakukan pendataan terhadap semua pekerja yang terkena dampak COVID-19.

"Menurut saya, sekarang ini yang mesti dilakukan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah harus segera dan pro aktif melakukan pendataaan terhadap semua pekerja yang terkena dampak COVID-19, dengan klasifikasi masing masing perusahaan (by name n by adress)," kata Inche Sayuna kepada ANTARA di Kupang, Rabu (22/4).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan nasib ribuan tenaga kerja di daerah itu yang dirumahkan atau dikurangi jam kerja, dan bahkan di PHK oleh perusahaan akibat COVID-19 tetapi belum ada perhatian dari pemerintah.

"Dampak COVID-19 ini luar biasa. Sejumlah perusahaan mulai merugi dan meminimalisir jumlah karyawan mereka hingga pengurangan upah karyawan bahkan sampai PHK," katanya.

Baca juga: Sayuna: Anggaran COVID-19 bisa dimanfaatkan untuk investasi APD
Baca juga: Semangat juang RA Kartini harus tetap hidup di tengah COVID-19


Kondisi ini juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK paling banyak berasal dari sektor usaha seperti pariwisata, jasa , hotel rumah makan, sektor informal dan lainnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar NTT itu menambahkan, pemerintah melalui dinas terkait harus aktif, untuk melakukan koordinasi dan dialog antar segmen penting yakni dengan masing-masing palaku usaha atau perusahaan melalui asosiasi dunia usaha yang ada seperti Kadin, Apindo, IWAPI, HIPMI, Asita dan lainnya, katanya.

Selain itu juga dengan para pekerja melalui wadah serikat pekerja atau buruh yang ada di NTT, agar bisa dicarikan jalan keluar bersama sehingga PHK bisa dijadikan pilihan terakhir jika sudah tidak ada lagi jalan keluar, katanya.

"Dan pilihan pengurangan jam kerja atau dirumahkan bergilir menjadi pilihan yang tepat dalam situasi seperti saat ini," katanya.

Upaya lain menurut dia adalah pemerintah juga harus membuat protap dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka paham dan bisa mengakses program-program bantuan yang diluncurkan pemerintah, katanya. 

 
Pewarta :
Editor: Kornelis Aloysius Ileama Kaha
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar