Kupang (ANTARA) - Pemerhati masalah pekerja migran Pendeta Emmy Sahertian meminta agar penanganan pekerja migran asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pulang di masa pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) ini tidak membedakan antara yang legal dan ilegal.
"Ketika penanganan terhadap pekerja migran itu dipilahkan bahwa yang didata dan ditangani adalah mereka yang tercatat secara legal maka akan naif, karena mayoritas pekerja migran dari NTT adalah non prosedural," katanya kepada Antara di Kupang, Rabu, (3/6).
Baca juga: DPRD NTT minta pemprov konsolidasikan data PMI akan pulang
Baca juga: Pemda NTT diminta data keterampilan pekerja migran yang dipulangkan
Pendeta Emmy Sahertian yang juga aktivis yang dikenal getol mengurus persoalan perdagangan manusia itu mengatakan, banyak pekerja migran yang berstatus ilegal atau non prosedural juga dideportasi maupun pulang secara mandiri di masa pandemi COVID-19 ini.
Ia menyebutkan, dalam catatan yang dimiliki pihaknya di Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) diketahui sebanyak 186 pekerja migran yang sudah pulang secara mandiri ke NTT hingga Februari 2020 lalu.
"Sebagian besar mereka itu adalah non prosedural sehingga kami berharap pemerintah daerah bisa melakukan sinkronisasi data dengan kami di gereja agar penanganan di lapangan bisa dilakukan secara menyeluruh," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian pihaknya saat ini adalah kebanyakan pekerja migran yang pulang melalui jalur tikus.
Baca juga: Padma: Pemulangan PMI NTT kesempatan untuk benahi tata kelola CPMI
Menurut dia, belakangan ini kepulangan pekerja migran sudah mulai terkontrol secara rapih sehingga semua pekerja migran yang pulang pasti terdeteksi baik yang legal maupun ilegal.
Untuk itu, ia meminta agar penanganan terhadap semua pekerja migran oleh pemerintah daerah di NTT tidak dipilah-pilahkan karena justeru yang berstatus ilegal yang lebih mengalami kesulitan soal jejaring pengaman sosial di tengah pandemi COVID-19 ini.
Pendeta Emmy Sahertian menambahkan, upaya mendata pekerja migran yang dipulangkan bukan hanya soal angka semata namun yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah menangani mereka secara menyeluruh.
Baca juga: PMI NTT yang pulang jalani pemeriksaan berlapis
"Penanganan terhadap pekerja migran ini juga bukan soal kesehatan saja tetapi yang penting juga adalah ada distribusi ekonomi yang terputus di sana sehingga kita harapkan ada skema pembangunan ekonomi yang disiapkan untuk mereka," katanya.
