Kupang (ANTARA) - Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa, mengatakan para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan dipulangkan pada akhir Mei 2020 menjadi kesempatan untuk membenahi tata kelola calon PMI.
“Sebenarnya PMI yang terpaksa dipulangkan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini merupakan suatu kondisi yang disayangkan, namun di sisi lain menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah di NTT untuk membenahi tata kelola CPMI,” katanya ketika dihubungi dari Kupang, Kamis (21/5).
Ia mengatakan hal itu menanggapi pemulangan para pekerja migran asal NTT pada akan berlangsung pada akhir Mei 2020 yang terdampak pandemi virus corona jenis baru (COVID-19).
Menurut dia, selama ini keberadaan para PMI asal NTT yang berada di luar negeri belum terdata secara baik oleh pemerintah daerah, terutama yang berangkat secara mandiri atau non prosedural.
Untuk itu, lanjut dia, kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka terpaksa dipulangkan ke daerah masing-masing menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola pengiriman CPMI.
“Artinya yang pulang ini harus didata secara baik sehingga ke depan ketika mau berangkat lagi maka bisa dipersiapkan secara baik seperti diberi pelatihan dan dikirim secara prosedural lewat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang ada,” katanya.
Lebih lanjut, Gabriel Goa mengatakan pemerintah daerah di NTT juga perlu memastikan jumlah PMI yang akan dipulangkan karena masih ditemukan adanya ketidaksesuaian data.
Ia menjelaskan, Tim Gugus Tugas Pananganan COVID-19 Provinsi NTT menyebut jumlah PMI yang akan dipulangkan pada akhir Mei sebanyak 4.200 orang namun.
Namun, lanjut dia, berdasarkan data BP2MI, proyeksi kepulangan PMI berdasarkan kontrak kerja berakhir Mei hingga Juni 2020 berjumlah 34.300 orang yang pulang ke Indonesia.
Ia mengatakan, dari proyeksi itu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.202 orang yang akan dipulangkan sedangkan NTT tidak masuk dalam data resmi BP2MI itu.
“Data ini juga perlu menjadi perhatian serius karena berhubungan dengan alokasi anggaran bagi PMI yang kembali ke NTT,” katanya.
Baca juga: Padma pertanyakan sumber data PMI NTT yang akan dipulangkan
Baca juga: Pemerintah NTT diminta perhatikan nasib pekerja informal di tengah COVID-19
