DKP NTT kelola sumber pendapatan pemanfaatan pesisir

id Ganef

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Ganef Wurgiyanto

"Mulai tahun 2018 ini kami mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari izin pemanfaatan wilayah pesisir laut hingga 12 mil," kata Ganef Wurgiyanto.
Kupang (AntaraNews NTT) - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto mengatakan pihaknya sementara mengelola pemanfaatan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pendapatan baru bagi pemerintah provinsi setempat.

"Mulai tahun 2018 ini kami mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari izin pemanfaatan wilayah pesisir laut hingga 12 mil," kata Ganef Wurgiyanto saat dihubungi Antara di Kupang, Senin, terkait upaya peningkatan PAD dari sektor kelautan dan perikanan.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 yang intinya mengatur pemanfaatan wilayah laut 0-12 mil di seluruh wilayah laut NTT.

Perda tersebut, lanjut mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu, sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Dari Perda itu kami memainkan peran memberikan izin lokasi dan pemanfaatan wilayah laut 0-12 mil di seluruh NTT sebagai bagian dari sumber pendapatan kita," katanya.

Ganef mencontohkan, izin pemanfaatan wilayah perairan di Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional, dan juga pemanfaatan wilayah laut lainnya di seluruh provinsi dengan luas wilayah laut mencapai 200.000 kilometer persegi itu.

Menurutnya, wewenang pemberian izin lokasi dan pemanfaatan laut itu memungkinkan peningkatan kontribusi pendapatan pemerintah provinsi setempat dari sektor kelautan dan perikanan.

Selama ini, kata Ganef, DKP NTT mengelola sejumlah sumber pendapatan seperti produksi udang Tablolong dan produksi benih ikan Desa di Kabupaten Kupang Noekele, dan tambak garam di Oesapa, Kota Kupang.

Selain itu, pendapatan juga diperoleh dari biaya tambat labuh kapal nelayan, penyediaan dokumen kapal, dan jasa penyediaan air bersih untuk masyarakat nelayan di Pelabuhan TPI Tenau dan PPI Oeaba Kota Kupang.

Ia mengatakan, pada 2017 lalu pengelolaan sejumlah sumber pendapatan itu memberikan sumbangan untuk PAD mencapai hampir Rp1,5 miliar atau naik hingga 110 persen dari capaian pada 2016 sekitar Rp700 juta.

"Kami berharap tahun 2018 dan seterusnya sumbangan untuk PAD bisa semakin meningkat sejalan dengan adanya sumber pendapatan baru yang dikelola provinsi," katanya.

Ia menambahkan, sementara itu target pendapatan untuk tahun 2018 berdasarkan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat sebesar Rp1,2 miliar.
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar