Manggarai Barat, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat berkomitmen menyediakan obat untuk kesembuhan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sehingga diharapkan tidak ada lagi ODGJ yang dipasung pada tahun 2022.
"Pemkab melalui Dinas Kesehatan Manggarai Barat melakukan pengadaan obat sendiri, tidak lagi bergantung pada provinsi atau pusat. Obat yang diberikan nanti bukan obat minum, melainkan dalam bentuk injeksi," kata Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa, (1/2).
Penyediaan obat untuk ODGJ merupakan salah satu langkah Pemkab Manggarai Barat untuk mengurangi jumlah ODGJ dan pembebasan pasung di Manggarai Barat.
Dia berkata jika obat telah tersedia, para tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas bisa terjun ke lokasi ODGJ di wilayah kerja masing-masing.
Adapun sebelum dilepas, ODGJ akan dipantau beberapa bulan setelah menerima injeksi obat. Dari hasil pantauan tersebut baru diputuskan akan dilepas atau tidak.
Weng berharap ada kerja sama yang baik dari keluarga, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dia ingin mereka memberi pemahaman bahwa pasien ODGJ bisa disembuhkan jika rutin berobat.
Selain pengadaan obat untuk ODGJ, komitmen pemkab tersebut juga telah dibuktikan dengan melakukan peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM) kesehatan yakni nakes di Manggarai Barat.
Untuk hal tersebut, pemkab sendiri telah mendapatkan pelatihan langsung dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan.
Pelatihan itu melibatkan nakes pada 22 puskesmas di wilayah Manggarai Barat yang terdiri dari 25 orang tenaga dokter, 30 orang perawat, dan 30 kader kesehatan. Melalui pelatihan tersebut, para petugas akan semakin optimal melayani pasien ODGJ.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Weng, sebanyak 442 ODGJ masih tersebar di 12 kecamatan di Manggarai Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 orang masih dipasung.
Baca juga: Pemkab Manggarai tangani 230 ODGJ pada 2022
Baca juga: BPS Mabar latih petugas survei angkatan kerja nasional
