Bajawa (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo telah menyiapkan 20 desa untuk pengembangan tata kelola dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) bambu di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
"Sudah ada 20 desa yang disiapkan Pemkab Nagekeo. Desa-desa itu ada di daerah aliran sungai (DAS) Aesesa dan DAS Aemau," kata Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do di Bajawa, Sabtu, (5/3).
Hal itu dia sampaikan menindaklanjuti diskusi antara Pemkab Nagekeo dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi bersama Tim PKK NTT dalam Kunjungan Lapangan ke Kampus Bambu Turetogo yang dikembangkan oleh Yayasan Bambu Lestari pada Jumat (4/3) kemarin.
Menurut dia, upaya pemanfaatan bambu sebagai bentuk dukungan terhadap lingkungan tidak boleh ditunda lagi.
Kini, Pemkab Nagekeo melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Nagekeo akan melakukan koordinasi dengan Bappelitbangda Ngada dalam melakukan pemetaan potensi bambu pada dua wilayah tersebut.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI Nani Hendiarti meminta adanya pemetaan potensi bambu atau one map bambu yang menjadi kunci dalam pengembangan bambu di NTT.
Dia ingin adanya rencana aksi yang melihat aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan ekologi, serta tata kelola yang bisa menjadi strategi dalam pemetaan kebutuhan, baik kebutuhan investasi maupun sumber daya yakni masyarakat yang disiapkan.
Tentu saja pengembangan bambu tersebut mendapatkan dukungan pula dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang mana akan ditindaklanjuti dengan kelembagaan koperasi.
Bambu merupakan hasil hutan bukan kayu yang memiliki banyak manfaat untuk lingkungan. Fungsi penting dari bambu ialah restorasi lahan, yang mana dalam satu rumpun bambu bisa menyimpan 5.000 liter air dalam satu musim penghujan. Bambu pun akan sangat berguna jika ditanam pada lahan kritis.
Baca juga: Masyarakat Mbay di Nagekeo tanam 600 anakan bambu di DAS Aesesa
