Bupati Nagekeo minta dinkes perkuat basis data penanganan malaria

Manggarai Barat, NTT (ANTARA) - Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur,  Johanes Don Bosco Do meminta Dinas Kesehatan memperkuat data surveilans vektor dan percepatan eliminasi malaria sebagai basis data untuk menekan kasus malaria hingga  mendekati nol.

"Saya ingin disajikan data oleh dinas kesehatan. Nanti memotivasi para kepala perangkat wilayah ini supaya bisa tahu kenapa kita sampai dengan saat ini; kita belum bisa menekan angka malaria mendekati nol," kata  Don Bosco ketika dihubungi dari Labuan Bajo, NTT, Kamis, (11/8/2022).

Menurutnya, ada dua basis data yang harus dimiliki yakni basis masyarakat dan basis fasilitas. Hal ini telah dia tegaskan pula dalam Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten Nagekeo Tahun 2022, Rabu.

Dia menjelaskan, basis data masyarakat dapat diperoleh ketika para camat berkoordinasi dengan kepala desa/lurah yang terintegrasi dengan PKK baik dasawisma atau RT serta organisasi kepemudaan yang ada pada tingkat lingkungan masyarakat tersebut.

Selanjutnya basis fasilitas itu diperoleh dari angka kunjungan ke fasilitas kesehatan.

Dari basis data inilah, pemerintah bisa memperoleh angka kasus pasien yang datang ke fasilitas kesehatan karena bergejala atau kasus pasien yang diperoleh melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

Bupati berharap rapat koordinasi itu tidak sekadar pertemuan untuk melakukan kilas balik program, tapi penegasan agar program tersebut bisa terus diperkuat. Dengan demikian, pimpinan wilayah dapat mengambil langkah strategis untuk menekan angka malaria.

"Perlu perkuat basis masyarakat," kata dia menegaskan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Laurentius Yustinus Ndoa mengatakan Kabupaten Nagekeo ditargetkan mencapai eliminasi malaria pada tahun 2022.

Dia merinci terdapat 9 kasus malaria indigenous dan 2 kasus impor pada tahun 2019. Dari jumlah yang ada terjadi peningkatan kasus sebanyak lima kasus impor dari Papua pada tahun 2020.

Laurentius menyebut tidak terdapat kasus impor dan indigenous pada tahun 2021 namun angka kasus kembali ditemukan pada bulan Juni 2022 sebanyak empat kasus impor.

Dia mengatakan untuk menekan kasus indigenous atau penularan lokal diperlukan kerja sama lintas sektor dan lintas batas bersama petugas kesehatan.

Baca juga: Pemkab Nagekeo optimalkan kapasitas nakes tekan AKI-AKB

Oleh karena itu, Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi Malaria bertujuan untuk membentuk Tim Persiapan Percepatan dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria yang melibatkan lintas sektor.

Baca juga: Pemkab Nagekeo bantu 1.000 ekor ayam petelur untuk tangani "stunting"

"Tujuannya juga agar ada kerja sama lintas batas kabupaten dalam pengendalian Malaria, serta untuk mendapatkan sertifikasi Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2023," kata dia.