Kupang (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Regional dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), James Adam menilai bahwa program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dapat membuat warga yang menjadi penerima dapat mengalami ketergantungan kepada pemerintah.
“Menurut saya pola pemberian BLT tidak usah lagi diteruskan karena berdampak buruk bagi si penerima yang pada akhirnya ketergantungan kepada pemerintah,” kata James kepada Antara di Kupang, Selasa, (6/9/2022).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan pemberian BLT oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu akibat dampak dari kenaikan harga BBM di Indonesia.
Menurut James, sebaiknya anggaran yang besar itu digunakan untuk membuat program-program ekonomi yang sifatnya jangka panjang dan lebih berdampak positif kepada masyarakat untuk jangka panjang.
“Program-program itu misalnya seperti pengurangan angka pengangguran serta kemiskinan di Indonesia,” kata dia.
Ia pun menilai bahwa BLT BBM per bulan Rp150 ribu untuk empat bulan ke depan, adalah bantuan yang sifatnya insidentil dan tidak sama sekali dapat menolong masyarakat kecil dalam jangka panjang.
Hal ini karena ujar dia bukan saja harga kebutuhan pokok yang akan naik akibat kenaikan harga BBM, tetapi juga harga barang-barang lainnya. “Termasuk biaya transportasi, biaya hidup dan biaya kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya,” ujar dia.
James menilai bahwa dalam kurang waktu empat bulan BLT BBM pasti tida akan tidak cukup dan paling repot setelah empat bulan masyarakat akan mengalami persoalan baru.
Sementara dalam jangka pendek BLT BBM tidak bisa memberi dampak positif bagi masyarakat, karena mmg tujuan pemerintah hanya untuk membantu mengurangi beban masyarakat setelah adanya kenaikan BBM.
James juga mengatakan bahwa kenaikan harga BBM memang tidak bisa dihindari karena beban APBN makin meningkat khusus untuk subsidi BBM.
“Namun saya lihat waktu saat ini belum tepat, mestinya pemerintah sosialisasi terlebih dahulu sehingga ada waktu bagi semua pelaku usaha dan masyarakat untuk mempersiapkan hal-hal yang kaitannya dengan usaha, pekerjaan dan tata kelola kehidupan mereka, agar ketika harga BBM naik mereka sudah tidak kaget,” ujar dia.
James pun menambahkan seharusnya kenaikan harga BBM itu sendiri lebih tepat di awal tahun 2023, sehingga pelaku usaha dan masyarakat sudah siap.
Baca juga: Penyaluran BLT Dana Desa di Nagekeo capai Rp16 miliar
Baca juga: 164 desa di Manggarai Barat salurkan BLT dana desa tahap ketiga
Pengamat: Pola BLT buat masyarakat ketergantungan pada pemerintah
Seorang pedagang merapikan botol berisi BBM jenis Pertalite yang dijual di pinggir jalan di Kota Kupang, NTT, Minggu (4/9/2022). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha.
Menurut saya pola pemberian BLT tidak usah lagi diteruskan karena berdampak buruk bagi si penerima yang pada akhirnya ketergantungan kepada pemerintah...
