90 pekerja migran asal NTT meninggal di luar negeri

id Gabriel Goa

90 pekerja migran asal NTT meninggal di luar negeri

Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa. (ANTARA Foto/Bernadus Tokan)

Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma) mencatat 92 orang pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di luar negeri sepanjang Januari hingga Oktober 2018.
Kupang (AntaraNews NTT) - Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma) mencatat 92 orang pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di luar negeri sepanjang Januari hingga Oktober 2018.

"Dari jumlah yang meninggal tersebut, hanya dua orang yang diketahui berangkat secara resmi ke luar negeri, sementara 88 orang sisanya justru berangkat ke luar negeri secara ilegal," kata Direktur Padma Indonesia Gabriel Goa di Kupang, Rabu (7/11).

Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan Antara melalui WhatsApp seputar perkembangan kasus kematian para pekerja migran asal NTT selama sepuluh bulan terakhir ini.

Ia mengatakan setelah mencermati data tersebut, sebagian besar pekerja migran asal NTT yang meninggal dunia adalah mereka yang berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur resmi.

"Karena itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mencegah keberangkatan para pekerja migran asal NTT ke luar negeri, tanpa dokumen resmi. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua," ujarnya.

Dalam hubungan dengan pencegahan, dia menambahkan pemerintah NTT harus bekerja sama dengan lembaga keagamaan, pendidikan dan perusahaan nasional serta multinasional untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Padma: Masalah ekonomi dorong warga NTT jadi TKI

SDM NTT, kata dia, harus disiapkan secara baik di bursa pasar kerja internasional, dan siap untuk memenuhi permintaan dari luar negeri.

"Pemerintah NTT bisa membangun Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memberikan kemudahan bagi calon tenaga kerja," katanya.

BLK dan LTSA ini, harus sungguh-sungguh dibangun dan berfungsi secara profesional, dan pengelolanyapun harus memiliki integritas, bukan bermental koruptif.

"Dan saya berpikir bahwa NTT bisa pergi dan belajar ke Philipina tentang bagaimana cara mengirim TKI yang baik dan profesional ke luar negeri," lanjutnya.

Jika langkah-langkah tersebut bisa dilaksanakan, ia optimistis dapat mengurangi atau menghentikan sama sekali pengiriman jenazah dari luar negeri ke NTT seperti yang berlangsung selama ini.

Baca juga: Adanya TKI ilegal karena buruknya manajamen pendidikan