#DPRD NTT

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kabupaten Flores Timur terkait pemberdayaan perempuan, perubahan ...

Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi tata kelola pemerintahan daerah guna memperkuat pengawasan serta mencegah potensi korupsi melalui ...

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya menempatkan rakyat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. “Pengelolaan Sawit yang kebun besar, dibuat inti ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT)melakukankoordinasi bersama pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nagekeo untukpenyusunan tujuh rancangan peraturan ...

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Nusa Tenggara Timur Philipus Max Jemadu menegaskan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 37 Tahun 2025 harus menjadi dasar hukum dalam proses penerbitan ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, mendorong reformasi pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pembangunan sepanjang tahun ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan bentrok antarwarga di Adonara, Kabupaten Flores Timurakibat klaim hak atas tanah ulayat dan tidak berkaitan dengan pembangunan Koperasi Desa ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama DPRD Flores Timur (Flotim) bersinergi mendorong penguatan regulasi melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyinkronkan sebanyak 994 usulan program pembangunan hasil Musrenbang kecamatan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata mengharmonisasikan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis guna menjaga ...