Program Pengentasan Kemiskinan Terkendala Sinergitas Birokrasi
Senin, 9 Januari 2017 14:43 WIB
Sekda NTT Fransiskus Salem
Kupang (Antara NTT) - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frans Salem mengatakan, program pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan sangat baik, tetapi tidak terlaksana sesuai harapan karena lemahnya sinergisitas birokrasi.
"Menurut saya, program pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini sangat baik, tetapi karena lemahnya sinergisitas birokrasi, sehingga program yang baik ini tidak terlaksana sesuai dengan harapan," kata Frans Salem, di Kupang, Senin, terkait kemiskinan di NTT.
Badan Pusat Statistik NTT merilis, hingga September 2016, NTT masuk peringkat ketiga untuk jumlah penduduk miskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat.
Jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 22,01 persen atau 1.150.080 orang dari sekitar 5, 2 juta penduduk provinsi ini.
Frans Salem mencontohkan, program peningkatan kesejahteraan rakyat dari pemerintah pusat dan provinsi tidak didukung aparatur pemerintah di level kabupaten dan kota sehingga menuai kegagalan.
"Karena itu saya katakan bahwa butuh sinergisitas program, sehingga kalau ada program pemerintah nasional ke provinsi dan dilanjutkan ke kabupaten dan kota sampai ke desa, harus didukung. Jangan sampai kabupaten dan kota menganggap itu program provinsi," kata Salem.
Dia mengatakan, data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) itu hendaknya membuka mata aparatur pemerintah di semua level untuk saling mendukung dalam melaksanakan program pro rakyat.
Salem mengakui, Pemerintah Provinsi NTT tidak menutup mata terhadap kondisi saat ini tetapi pemerintah optimistis kehidupan masyarakat akan lebih baik lagi.
"Soal peringkat kemiskinan tentu ada kriteria dan banyak faktor yang mempengaruhi. Dari kriteria rumah tinggal misalnya, kita setiap tahun ada anggaran bangun rumah. Dalam setahun bisa lima sampai sepuluh rumah," katanya.
Dia menambahkan, program Desa Mandiri Anggur Merah dengan sokongan dana Rp 250 juta per desa sesungguhnya sangat membantu masyarakat di daerah itu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Program ini sangat membantu masyarakat. Nanti ada lagi dana desa dan program lain yang sampai ke desa. Semua ini jika dikelola dengan baik dan bersinergis maka saya optimis rakyat NTT akan lebih maju," katanya.
Dia juga yakin, masyarakat NTT akan lebih sejahtera karena berbagai potensi daerah terus dikembangkan.
"Saya contohkan sektor pariwisata yang punya prospek cerah. Sektor ini punya multi efek luar biasa," katanya menambahkan.
"Menurut saya, program pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini sangat baik, tetapi karena lemahnya sinergisitas birokrasi, sehingga program yang baik ini tidak terlaksana sesuai dengan harapan," kata Frans Salem, di Kupang, Senin, terkait kemiskinan di NTT.
Badan Pusat Statistik NTT merilis, hingga September 2016, NTT masuk peringkat ketiga untuk jumlah penduduk miskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat.
Jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 22,01 persen atau 1.150.080 orang dari sekitar 5, 2 juta penduduk provinsi ini.
Frans Salem mencontohkan, program peningkatan kesejahteraan rakyat dari pemerintah pusat dan provinsi tidak didukung aparatur pemerintah di level kabupaten dan kota sehingga menuai kegagalan.
"Karena itu saya katakan bahwa butuh sinergisitas program, sehingga kalau ada program pemerintah nasional ke provinsi dan dilanjutkan ke kabupaten dan kota sampai ke desa, harus didukung. Jangan sampai kabupaten dan kota menganggap itu program provinsi," kata Salem.
Dia mengatakan, data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) itu hendaknya membuka mata aparatur pemerintah di semua level untuk saling mendukung dalam melaksanakan program pro rakyat.
Salem mengakui, Pemerintah Provinsi NTT tidak menutup mata terhadap kondisi saat ini tetapi pemerintah optimistis kehidupan masyarakat akan lebih baik lagi.
"Soal peringkat kemiskinan tentu ada kriteria dan banyak faktor yang mempengaruhi. Dari kriteria rumah tinggal misalnya, kita setiap tahun ada anggaran bangun rumah. Dalam setahun bisa lima sampai sepuluh rumah," katanya.
Dia menambahkan, program Desa Mandiri Anggur Merah dengan sokongan dana Rp 250 juta per desa sesungguhnya sangat membantu masyarakat di daerah itu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Program ini sangat membantu masyarakat. Nanti ada lagi dana desa dan program lain yang sampai ke desa. Semua ini jika dikelola dengan baik dan bersinergis maka saya optimis rakyat NTT akan lebih maju," katanya.
Dia juga yakin, masyarakat NTT akan lebih sejahtera karena berbagai potensi daerah terus dikembangkan.
"Saya contohkan sektor pariwisata yang punya prospek cerah. Sektor ini punya multi efek luar biasa," katanya menambahkan.
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Merujuk putusan MK sebagai titik balik reformasi Polri dan birokrasi sipil
14 November 2025 14:35 WIB
Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet RI, di ujung masa pemerintahan Jokowi
03 October 2024 19:06 WIB, 2024
Kemenko PMK bilang Reformasi birokrasi fokus turunkan kemiskinan ekstrem dan stunting
13 June 2024 12:14 WIB, 2024
Menteri PAN-RB bilang Permen PAN-RB 1/2023 untuk birokrasi lebih cepat
27 January 2023 13:05 WIB, 2023
Moeldoko tegaskan tak boleh ada lagi pungli dan perizinan berbelit
27 September 2021 11:37 WIB, 2021
Terpopuler - Daerah
Lihat Juga
Kemenag mempercepat implementasi wajib halal di Kabupaten Sumba Timur NTT
11 February 2026 13:59 WIB
Undana dan GMIT kolaborasi perkuat ketahanan pangan dan pendidikan di NTT
09 February 2026 19:20 WIB