Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Manggarai Timur tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
“Harmonisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap rancangan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi prinsip kemanfaatan bagi masyarakat,” kata Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba di Kupang, Senin.
Ia mengatakan proses pengharmonisasian bertujuan menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan rancangan peraturan sehingga menjadi satu kesatuan utuh dalam kerangka hukum nasional.
Menurut dia, kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur dan Kanwil Kemenkum NTT merupakan fondasi penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, sistematis, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ranperbup tersebut ditelaah dari aspek prosedural, substansi, dan teknik penyusunan, dengan harapan mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat Manggarai Timur, sesuai amanat UUD 1945.
Silvester mengapresiasi Pemkab Manggarai Timur atas ketaatannya dalam melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
Rapat pengharmonisasian kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda bahwa seluruh substansi dalam rancangan peraturan telah ditelaah secara komprehensif oleh kedua belah pihak.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta penyerahan sertifikat kepada Pemkab Manggarai Timur sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja sama yang telah terjalin baik selama ini.
Melalui MoU tersebut, diharapkan sinergi antara Kanwil dan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga upaya peningkatan kualitas layanan hukum, penguatan regulasi, dan pembangunan kebijakan daerah dapat berlangsung lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yunus Pranatal Silas Bureni, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.