Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan pelaksanaan program vaksinasi Gotong Royong yang menyasar kelompok karyawan dan buruh di Indonesia mulai bergulir pada Senin (17/5).
"Indonesia telah kedatangan vaksin Shinoparm sebanyak 1 juta dosis pada akhir April 2021 lalu diperuntukkan bagi program vaksinasi Gotong Royong yang berbeda dengan program vaksinasi pemerintah," kata Juru Bicara Menteri BUMN dan Koordinator Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, (15/5).
Arya mengatakan pemerintah telah siap menyelenggarakan vaksinasi Gotong Royong dalam upaya percepatan "herd immunity'" atau kekebalan komunal usai Idul Fitri 1442 hijriah, tepatnya pada 17 Mei 2021.
Pemerintah sudah menjalankan program vaksinasi gratis bagi semua masyarakat sejak Januari 2021 lalu. Sementara kalangan pengusaha di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) berupaya membantu percepatan vaksinasi COVID-19 melalui vaksinasi Gotong Royong.
“Caranya adalah para pengusaha ini ingin memvaksinasi karyawan atau buruhnya. Inilah kontribusi mereka untuk pemerintah dan untuk negara. Dana, pembeliannya, dan proses vaksinasinya ditanggung oleh teman-teman swasta yang terdaftar oleh KADIN,” katanya.
Arya mengatakan pemerintah telah mematangkan peraturan agar vaksinasi Gotong Royong ini nantinya tidak boleh dibebankan kepada karyawan atau buruh.
Langkah ini untuk menghindari terjadinya komersialisasi vaksin COVID-19. Pengadaan vaksin untuk program Gotong Royong ini pun dilakukan oleh Pemerintah atau BUMN. Namun dalam pelaksanaan nanti, akan menggandeng pihak swasta.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sejak Februari hingga Maret 2021 hampir 17.832 perusahaan yang mendaftar ke KADIN untuk menjadi peserta vaksinasi Gotong Royong. Jumlah pesertanya hampir mencapai 8,6 juta.
KADIN hingga saat ini masih menunggu keputusan Kementerian Kesehatan untuk penentuan harga per dosis vaksin COVID-19. Pada tahapannya nanti, pelaksanaannya juga akan dilakukan secara bertahap.
“Karena jumlah yang datang ini juga bertahap dan awalnya terbatas, kita tidak mungkin bisa sekaligus semua. Jadi, memang perusahaan yang mendaftar ini juga harus bersabar, untuk mendapatkan gilirannya nanti,” ujar Shinta.
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Bio Farma Bambang Heriyanto menambahkan, pihaknya ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengadaan vaksin Gotong Royong.
Baca juga: Tarif vaksin gotong royong Rp500 ribu per dosis
“Untuk vaksin Sinopharm, anak usaha Bio Farma, Kimia Farma, akan menjalankan pengadaan hingga distribusinya ke fasilitas kesehatan swasta maupun milik holding Bio Farma,” ujarnya.
Baca juga: Kemenkes hentikan sementara vaksin AstraZeneca
Bambang Heriyanto juga menekankan apa yang dilakukan pemimpin perusahaan tersebut pada prinsipnya sama dan sejalan dengan pemerintah, “Hanya beda dalam pembiayaannya saja. Kalau kita menunggu program Pemerintah, berarti kita harus menunggu giliran. Kalau nanti vaksinasi Gotong Royong, tetap juga gratis diberikan, tapi nanti ditanggung oleh perusahaan,” katanya.
"Indonesia telah kedatangan vaksin Shinoparm sebanyak 1 juta dosis pada akhir April 2021 lalu diperuntukkan bagi program vaksinasi Gotong Royong yang berbeda dengan program vaksinasi pemerintah," kata Juru Bicara Menteri BUMN dan Koordinator Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, (15/5).
Arya mengatakan pemerintah telah siap menyelenggarakan vaksinasi Gotong Royong dalam upaya percepatan "herd immunity'" atau kekebalan komunal usai Idul Fitri 1442 hijriah, tepatnya pada 17 Mei 2021.
Pemerintah sudah menjalankan program vaksinasi gratis bagi semua masyarakat sejak Januari 2021 lalu. Sementara kalangan pengusaha di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) berupaya membantu percepatan vaksinasi COVID-19 melalui vaksinasi Gotong Royong.
“Caranya adalah para pengusaha ini ingin memvaksinasi karyawan atau buruhnya. Inilah kontribusi mereka untuk pemerintah dan untuk negara. Dana, pembeliannya, dan proses vaksinasinya ditanggung oleh teman-teman swasta yang terdaftar oleh KADIN,” katanya.
Arya mengatakan pemerintah telah mematangkan peraturan agar vaksinasi Gotong Royong ini nantinya tidak boleh dibebankan kepada karyawan atau buruh.
Langkah ini untuk menghindari terjadinya komersialisasi vaksin COVID-19. Pengadaan vaksin untuk program Gotong Royong ini pun dilakukan oleh Pemerintah atau BUMN. Namun dalam pelaksanaan nanti, akan menggandeng pihak swasta.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sejak Februari hingga Maret 2021 hampir 17.832 perusahaan yang mendaftar ke KADIN untuk menjadi peserta vaksinasi Gotong Royong. Jumlah pesertanya hampir mencapai 8,6 juta.
KADIN hingga saat ini masih menunggu keputusan Kementerian Kesehatan untuk penentuan harga per dosis vaksin COVID-19. Pada tahapannya nanti, pelaksanaannya juga akan dilakukan secara bertahap.
“Karena jumlah yang datang ini juga bertahap dan awalnya terbatas, kita tidak mungkin bisa sekaligus semua. Jadi, memang perusahaan yang mendaftar ini juga harus bersabar, untuk mendapatkan gilirannya nanti,” ujar Shinta.
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Bio Farma Bambang Heriyanto menambahkan, pihaknya ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengadaan vaksin Gotong Royong.
Baca juga: Tarif vaksin gotong royong Rp500 ribu per dosis
“Untuk vaksin Sinopharm, anak usaha Bio Farma, Kimia Farma, akan menjalankan pengadaan hingga distribusinya ke fasilitas kesehatan swasta maupun milik holding Bio Farma,” ujarnya.
Baca juga: Kemenkes hentikan sementara vaksin AstraZeneca
Bambang Heriyanto juga menekankan apa yang dilakukan pemimpin perusahaan tersebut pada prinsipnya sama dan sejalan dengan pemerintah, “Hanya beda dalam pembiayaannya saja. Kalau kita menunggu program Pemerintah, berarti kita harus menunggu giliran. Kalau nanti vaksinasi Gotong Royong, tetap juga gratis diberikan, tapi nanti ditanggung oleh perusahaan,” katanya.