"Tetaplah kritis terhadap penyelenggara pemilu, sekali lagi ada 18 tahapan Pilkada dan publik dan juga kita semua yang hadir di sini selalu mengawal dan mengontrol terkait dengan tahapan-tahapan utama, tetapi kita luput untuk mengontrol terkait dengan tahapan perencanaan dan juga anggaran," katanya di Labuan Bajo, Selasa (30/4) kemarin.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024 di Labuan Bajo.
Ia menjelaskan pengawalan terhadap jalannya tahapan dilakukan lebih ditekankan pada perencanaan dan anggaran penyelenggaraan Pilkada.
"Pastikan untuk mengawal bukan hanya tahapan-tahapan strategis tetapi pastikan mengawal semua tahapan mulai dari tahapan perencanaan dan anggaran sampai tahap akhir," katanya.
Ia juga menjelaskan peluncuran tahapan Pilkada Manggarai Barat dimaksudkan untuk tujuan itu, bukan hanya sebatas untuk mengatakan bahwa tahapan pemilihan sudah dan sedang dimulai dalam delapan tahapan persiapan dan 10 tahapan penyelenggaraan, tetapi lebih dari itu adalah untuk memastikan secara bersama-sama agar dalam dan melalui 18 tahapan semua pihak ambil bagian memajukan demokrasi.
Baca juga: KPU Manggarai Barat segera bentuk badan ad hoc
Baca juga: KPU Lembata ingatkan calon anggota PPK menjaga integritas dalam Pilkada
Baca juga: KPU Manggarai Barat segera bentuk badan ad hoc
Baca juga: KPU Lembata ingatkan calon anggota PPK menjaga integritas dalam Pilkada
"Satukan langkah, satukan hati memastikan Pilkada tidak hanya dapat terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tetapi juga mewujudkan komitmen bersama agar dalam dan melalui Pilkada nilai-nilai keutamaan demokrasi lokal terkonsolidasi," tuturnya.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM, KPU Provinsi NTT Baharudin Hamzah mengatakan tantangan Pilkada berbeda dan jauh lebih tinggi tantangan dibandingkan dengan pemilu legislatif, karena relasi dan emosional pemilih begitu dekatnya dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Oleh karena itu ia meminta seluruh pihak untuk berkolaborasi dan bekerja sama agar kita dapat meminimalisasi, mencegah dan memitigasi potensi yang memungkinkan dapat memecah belah persatuan di Manggarai Barat.
"Mari kita jadikan pelajaran Pemilu 2024 kemarin sebagai pelajaran baik untuk kita melaksanakan Pilkada di daerah ini," ujarnya.
Ia juga menjelaskan kerja-kerja penyelenggaraan pemilu adalah kerja bersama, kerja kolaboratif, kerja partisipatif dan kerja-kerja kemitraan tanpa saling mereduksi fungsi dan peran kita masing-masing, namun kita saling mendukung antara satu dan yang lain.
"Menjadikan Pilkada tidak hanya sebagai ajang seremonial lima tahunan tetapi mesti dimaknai sebagai ajang tukar tambah gagasan, pendidikan politik kepada masyarakat Manggarai Barat dan ajang untuk putra-putri terbaik Manggarai Barat berkontestasi dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat," ucapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mengharapkan penyelenggara Pilkada terus membangun koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan sehingga Pilkada dapat terlaksana dengan aman dan lancar.
"Netralitas TNI-Polri maupun ASN ditegakkan di Manggarai Barat, ini menjadi catatan penting bagi pemerintah bahwa netralitas harus menjadi hal yang penting di Kabupaten Manggarai Barat," jelasnya.
