Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat beberapa kendala yang sering dihadapi UMKM adalah pembiayaan dan permodalan serta akses pasar, pemasaran, maupun promosi produk.
Dukungan pemerintah itu di antaranya melalui kebijakan penurunan tarif pajak final untuk wajib pajak UMKM dan melalui program dana ultra mikro (UMi) yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membantu pelaku UMKM yang terkendala permodalan dan menciptakan lebih banyak wirausaha baru.
Berdasarkan data dari DJPB NTT dalam kurun waktu 2017 hingga awal Juni 2023, penyaluran pembiayaan UMi di NTT mencapai Rp408,11 miliar untuk 17.986 debitur. Penyalur UMi terbesar di NTT adalah PT PNM dengan 5.503 debitur dan nominal sebesar Rp300,65 miliar.
NTT patut berbangga karena sejumlah beberapa UMKM-nya kini sudah naik kelas hingga mampu menembus pasar hingga Sarinah Plaza di Jakarta. Beberapa UMKM itu adalah Sanggar Doka Tama dan Jalur Tenun Sumba yang produknya mampu melewati proses seleksi yang sangat ketat.
Manajer Fungsi Pelaksana Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusi dan Syariah Bank Indonesia NTT Riki Winatha mengatakan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian daerah karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi lokal dan inovasi serta kreativitas. UMKM sering kali menjadi sumber inovasi, menciptakan produk dan layanan baru yang unik dan bervariasi.
Namun demikian, hal yang terkadang menjadi kendala saat ini adalah mindset dari para pelaku UMKM itu sendiri mengenai masih terbatasnya akses permodalan, keterbatasan teknologi serta kesulitan dalam memasarkan produk.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya perlu ditingkatkan. Bank Indonesia NTT sendiri kini telah berhasil memfasilitasi beberapa pelaku UMKM di provinsi berbasis kepulauan itu agar produk-produknya bisa tembus hingga pasar internasional.
Hal ini dibuktikan dengan sudah diluncurkannya program onboarding UMKM 2024 pada Mei 2024 lalu dengan tujuan meningkatkan literasi dan kemampuan para UMKM di NTT serta daya saing di tengah era digital.
Sebanyak 44 UMKM yang telah onboarding. Kantor Perwakilan BI NTT secara selektif melakukan proses seleksi untuk UMKM yang menjadi peserta onboarding dan berhasil menjaring 20 UMKM peserta berdasarkan 12 indikator, yang dikategorikan menjadi potensial dan unggulan. Kategori potensial ditujukan untuk UMKM baru/pemula yang belum melakukan onboarding atau memiliki pemasaran daring yang belum optimal.
Baca juga: Opini - Besarnya nilai ekonomi dan kesehatan pada daun kelor
Onboarding UMKM merupakan salah satu program pengembangan UMKM dari BI berbentuk bimbingan teknis untuk mendorong UMKM Go-Digital.
Sedangkan kategori unggulan merupakan program lanjutan untuk UMKM dengan tujuan optimalisasi dan peningkatan kinerja di marketplace.
Baca juga: Artikel - Tenun kaum perempuan Badui menopang ekonomi masyarakat adat
Sementara itu, Analis Senior Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Puji Iman Siagian menambahkan bahwa pembiayaan UMKM perlu difokuskan pada pembiayaan rantai produksi atau pasok.
Baca juga: Artikel - Menjadikan mangrove pilar ketahanan ekonomi biru
Selain itu, diperlukan pula sinergi untuk usaha mikro dapat naik kelas menjadi UMKM, SDM serta infrastruktur Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang adaptif terhadap model bisnis UMKM, dan diperlukan edukasi keuangan kepada UMKM dalam bentuk pendampingan, seminar, maupun bentuk edukasi keuangan lainnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kecil-kecil si cabe rawit dari NTT itu adalah UMKM
