Labuan Bajo (ANTARA) - Polres Manggarai Barat bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Labuan Bajo dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), membangun sinergi dan komitmen bersama untuk memberantas mafia tanah yang meresahkan dan merugikan masyarakat.
"Mafia tanah ini benar-benar permasalahan yang harus kita perangi bersama, tidak hanya diperangi oleh TNI-Polri maupun Kantor ATR/BPN, namun juga badan peradilan, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa," kata Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Senin.
Komitmen pemberantasan mafia tanah ditekankan Kapolres Manggarai Barat saat bertemu dengan Danlanal Labuan Bajo, Letkol Laut (P) Ardian Widjanarko Djajasaputra dan perwakilan Kantor ATR/BPN Manggarai Barat.
Dari pertemuan itu dilanjutkan dengan meninjau langsung lahan yang saat ini dalam pengawasan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
Lahan tersebut diketahui merupakan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diduga dipindahtangankan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Dia mengatakan pemberantasan mafia tanah juga dinilai sejalan dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dalam Program Astacita.
Christian juga menekankan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam hal penyelesaian permasalahan pertanahan yang kerap melibatkan berbagai pihak.
"Permasalahan pertanahan memiliki potensi gesekan di masyarakat, oleh karena itu sinergi antara TNI-Polri dan ATR/BPN sangat penting untuk deteksi dini dan penanganan yang komprehensif, termasuk upaya bersama dalam memberantas praktik mafia tanah," ujarnya.
Menurut dia, pemberantasan mafia tanah tersebut wajib dilakukan untuk menjamin hak-hak masyarakat serta memberi kepastian bagi para investor.
"Hak-hak masyarakat wajib dilindungi, kemudian ada investor yang juga harus kita beri kepastian, investor kalau mau beli tanah itu yang paling sulit, salah satunya karena adanya ulah-ulah mafia tanah," ujarnya.
Dia juga memastikan TNI-Polri siap memberikan dukungan penuh dalam aspek keamanan dan bersinergi dengan Kantor ATR/BPN Manggarai Barat demi mewujudkan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.
"Kami siap memberikan dukungan dalam menghadapi setiap permasalahan tanah sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Manggarai Barat ke depan," katanya.
