Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT melakukan penandatanganan rencana aksi kolaboratif guna Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tahun 2025.
"Tujuan akhirnya adalah bagaimana terwujudnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, yang hasil akhirnya mesti dirasakan oleh rakyat," kata Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Jumat.
Ia menambahkan kegiatan tersebut merupakan komitmen kedua belah pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia juga memberikan apresiasi atas kerja cerdas dan kolaborasi yang telah terjalin antara Pemkab Manggarai Barat dengan BPKP Perwakilan NTT.
Saat ini, masih terdapat sejumlah indikator, seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko indeks (MRI), dan IEPK yang masih berada di level menengah sehingga perlu adanya peningkatan.
“Justru karena masih berada di level menengah, makanya hari ini kita bertemu," katanya.
Ia berharap kolaborasi kedua instansi pemerintah itu dapat menjadi media transfer pengetahuan dari BPKP Perwakilan NTT kepada jajaran pemerintah daerah, sehingga Manggarai Barat dapat menjadi contoh dan tempat studi tiru bagi daerah lain.
Lebih lanjut, ia juga mengajak semua pihak untuk meminimalisir praktik korupsi dan menjaga semangat juang dalam membangun daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Perwakilan NTT Kapsari menjelaskan IEPK merupakan bagian dari SPIP yang terintegrasi. Ia mengapresiasi capaian SPIP Manggarai Barat yang sudah berada di level 3, sembari mendorong peningkatan pada MRI dan IEPK.
“Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, tapi adalah langkah kecil kita bersama untuk membangun sebuah kolaborasi kepemerintahan yang baik. Kami berharap semangat teman-teman di Manggarai Barat tetap dijaga untuk selalu memperbaiki good governance,” katanya.
Ia juga menekankan nilai indeks yang tinggi mencerminkan proses deteksi, pencegahan, dan respons terhadap korupsi yang telah berjalan dengan baik.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan peningkatan nilai-nilai tersebut menuju level yang lebih tinggi pada tahun 2025.
Dengan ditandatanganinya rencana aksi kolaboratif ini, Pemkab Manggarai Barat dan BPKP Perwakilan NTT secara resmi memantapkan langkah sinergis.
Kerja sama itu juga diharapkan tidak hanya meningkatkan skor indeks secara administratif, tetapi lebih penting lagi, mewujudkan dampak nyata berupa pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Manggarai Barat.
