OJK mengakui penyaluran KUR di NTT tidak mencapai target

id OJK NTT

Kepala Sub Pengawasan Bank, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suryanto Nur Bagus. (Antara foto/Aloysius Lewokeda)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengakui bahwa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dari pihak perbankan di daerah ini tahun 2018, tidak mencapai target.

Kupang (ANTARA) - Kepala Sub Pengawasan Bank Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suryanto Nur Bagus mengakui bahwa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dari pihak perbankan di daerah ini tahun 2018, tidak mencapai target.

"KUR perbankan yang disalurkan tahun lalu hanya mencapai Rp1,49 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp1,64 triliun," katanya di Kupang, Rabu (24/4) dan menjelaskan KUR tersebut disalurkan oleh Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank NTT, dan Bank Arta Graha.

Suryanto mengatakan, karena target tidak tercapai maka untuk tahun 2019 target diturunkan menjadi Rp1,61 triliun dengan capaian sementara selama Januari-Maret 2019 sudah disalurkan sebanyak Rp421,5 miliar.

Menurut dia, meskipun penyaluran KUR tidak mencapai target, namun rasio kredit macet atau net perfoming loan (NPL) di provinsi setempat tergolong masih aman karena hanya berada pada level 2,35 persen.

"Rasio NPL ini masih lebih rendah dari nasional sebesar 2,59 persen, selain itu kondisi ini masih lebih baik dibandingkan provinsi lain di wilayah Indonesia timur," katanya.

Ia mengatakan, kondisi NPL yang masih terjaga ini membuat iklim investasi lebih kondusif terutama bagi sektor perbankan, seperti investasi dari Bank Multi Arta Sentosa (MAS) yang segera membuka cabang baru di NTT dalam tahun ini.

Suryanto mengatakan, penyaluran KUR di provinsi setempat juga masih didominasi sektor konsumsi rumah tangga dibandingkan sektor produktif, sehingga pihaknya terus mendorong perbankan agar memaksimalkan KUR pada sektor produktif guna menumbuhkan ekonomi masyarakat.

"Dari kami memang berperan mengimbau dan membuat aturan seperti 60 persen untuk produktif, tapi juga menjaga kualitasnya jangan sampai ekspansi kredit meningkat tapi NPL juga tumbuh," katanya.

Baca juga: Penyaluran KUR 2019 di NTT ditargetkan Rp3 triliun
Baca juga: Penyerapan KUR Terus Naik

Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar