Penyerapan KUR Terus Naik

Kupang (Antara NTT) - Penyerapan dana kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Februari hingga Juni 2017 terus naik mencapai Rp539,528 miliar.

"Penyerapannya cukup memberikan angka kanaikan dan diharap akan terus diserap masyarakat untuk kredit usahanya," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur Winter Marbun di Kupang, Rabu.

Dia menyebutkan kenaikan itu mencerminkan sebuah iklim usaha yang terus berkembang di daerah ini, terutama usaha ekonomi kerakyatan.

Dia menyebutkan untuk bulan Februari 2017 penyerapan KUR berada di angka Rp99,424 miliar, Maret menjadi Rp221,581 miliar, Mei di angka Rp438,397 miliar dan di Juni 2017 naik lagi mencapai Rp539,528 miliar.

"Eskalasi peningkatan penyerapannya cukup konstan," katanya dan menambahkan kondisi ini hampir sama penyerapan di 2016 silam, yang pada kuartal pertama hingga akhir Maret mencapai Rp768 miliar lebih, dari total jumlah target Rp1,394 triliun.

Menurut dia, dengan hasil realisasi serapan dana bantuan bagi kredit usaha mikro itu, menandakan bahwa aksesibilitas para usaha kecil mikro dan menengah di provinsi seribu pulau itu terhadap program ini sangat terbuka.

Dia menyebut, terhadap program dana KUR itu sendiri, ada terdapat tiga bidang masing-masing Kredit Usaha Rakyat mikro, KUR ritel dan KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dari tiga jenis tersebut, untuk NTT hanya bisa terselenggara dua jenis masing-masing KUR mikro dan ritel. "Sementara untuk KUR TKI di NTT tidak ada karena tidak ada bank penyalurnya," kata Winter.

Dikatakannya, terdapat empat bank penyalur yang oleh OJK dinilai layak menjadi penyalur program KUR tersebut, masing-masing Bank BRI, BNI, Mandiri dan Bank NTT milik Pemerintah Daerah.

Empat bank tersebut layak bagi OJK untuk menjadi bank penyalur KUR itu kepada masyarakat karena memenuhi syarat dan kriteria, yang antara lain, punya kemauan menyalurkan KUR, memiliki unit layanan kredit bagi usaha kecil, penerapan bunga kredit di bawah sembilan persen dan berkinerja baik.

Untuk unit layanan kredit usaha kecil, empat bank tersebut sejak semula sudah memiliki layanan khusus untuk hal itu. Tidak bisa asal ditempel menjadi bagian dari unit layanan kredit mandiri lainnya.

Sementara untuk bunga kredit harus di bawah 10 persen, karena selama ini kredit yang ditawarkan perbankan berada pada angka 16-20 persen/tahun. "Syarat itu yang menjadi sulit bagi bank lainnya," kata Winter.

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas memantau dan mengawasi proses transaksi keuangan di jasa keuangan, OJK kata Winter akan membangun komunikasi dengan sejumlah elemen lainnya termasuk pemerintah daerah untuk sinergiskan program ini.

Karena ini merupakan kebijakan bantuan bagi usaha kecil, maka yang harus mengaksesnya adalah pemilik usaha sebenarnya. Selain itu penerima juga tidak mendapat lebih dari satu kali bantuan untuk program sejenis.

"Kita hanya mengantisipasi adanya pendobelan penerima dari program sejenis sepert program pemerintah lain yaitu dana pemberdayaan ekonomi dan Desa Mandiri Anggur Merah. Tidak boleh dobel karena menyulitkan pengembalian kreditnya," katanya.

OJK kata dia, terus mendorong bank penyalur memanfaatkan agen di daerah untuk melaksanakan penyaluran. "Jadi tidak perlu membangun kantor baru dan merekrut personel," katanya.

Dia juga mengatakan, serapan KUR masih terbatas dan didominasi oleh usaha kecil di sektor hilir seperti pedagang, industri rumahan dan pengrajin, karena dinilai memiliki risiko yang paling kecil dan tidak bergantung dengan alam.

Sedangkan untuk usah mikro di sektor hulu seperti pertanian, perikanan dan peternakan, sangat berisiko tinggi karena usahanya sangat bergantung dengan alam. "Misalnya nelayan sangat bergantung dengan cuaca di laut. Jika bersahabat bisa melaut namun jika badai berhenti melaut karena itu akan sulit mengangsur kreditnya," kata Winter.

Kendati begitu, OJK terus mendorong bank penyalur untuk juga terus membantu usaha mikro di sektor hulu itu agar bisa mendapatkan dorongan dan tambahan modal mengembangkan usahanya menjadi lebih produktif untuk kepentingan peningkatan kesejahteraannya.

"Itu tergetnya agar seluruh warga bisa maju dan sejahtera diawali dengan peningkatan usaha produktifnya," kata Winter.