Wagub NTT: Pelayanan publik fondasi keadilan sosial

Rabu, 13 Mei 2026 08:18 WIB

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma duduk bersama Wamen PANRB Purwadi Arianto saat menghadiri Workshop Pelayanan Publik bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa.ANTARA?Ho-Pemprov NTT

Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma menyebut pelayanan publik menjadi fondasi utama dalam membangun keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif. Pelayanan publik adalah wajah pemerintah sekaligus ukuran kepercayaan rakyat. Lebih dari itu, pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam membangun keadilan sosial di Provinsi NTT,” katanya saat menghadiri Workshop Pelayanan Publik bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian PANRB itu dihadiri jajaran kementerian mulai dari Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto unsur Forkopimda NTT, staf ahli gubernur, asisten sekda, dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.

Dalam kesempatan tersebut, Johni memaparkan sejumlah capaian pelayanan publik di NTT sepanjang 2025.

Pada aspek inovasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan Innovative Government Award (IGA) dan berhasil menjaring 80 inovasi dari berbagai kategori perangkat daerah dan satuan pendidikan.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat perubahan telah tumbuh, bahwa birokrasi kita mulai bergerak dari rutinitas menuju kreativitas,” ujarnya.

Dari sisi kepuasan masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi NTT Tahun 2025 mencapai 87,12 dengan kategori A atau sangat baik.

Sementara pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional dan Mandiri Tahun 2025, NTT memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,21 kategori A- dan berada pada peringkat 18 dari 38 provinsi di Indonesia.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 2,81 pada 2022, 3,60 pada 2023, dan 3,56 pada 2024.
“Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen perbaikan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah,” katanya.

Johni juga menyebut hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap tiga perangkat daerah Pemprov NTT memperoleh nilai akhir 70,20 dengan kategori kualitas pelayanan “cukup” dan tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.

Selain itu, sejak 2022 hingga 2024 telah terdapat 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota di NTT yang telah diresmikan dan beroperasi.

Menurut Johni, berbagai capaian tersebut menunjukkan NTT berada pada jalur yang benar meski masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan dari kategori baik menjadi prima.

“Kami juga mengajak seluruh bupati/wali kota serta pimpinan perangkat daerah untuk terus mendorong inovasi pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta memastikan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan pelayanan publik bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah kepada masyarakat.

“Pelayanan publik adalah fondasi utama. Karena itu, diskusi hari ini bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga memastikan standar pelayanan publik benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Ia menekankan pentingnya transformasi birokrasi yang memperkuat pelayanan publik melalui ketulusan dan kecepatan respons.
Menurut dia, pelayanan publik juga harus dibangun dengan sistem yang sederhana, inovatif, adaptif, serta mampu bermitra dengan masyarakat dan menyelesaikan persoalan secara cepat.

Wamen PANRB turut mengapresiasi capaian pelayanan publik di NTT serta menyampaikan penghargaan kepada ASN pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT atas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.