Jokowi paham bahwa kekuasaan harus dikontrol

Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi menilai Presiden Joko Widodo memahami bahwa kekuasaan tidak boleh dibiarkan bebas tanpa adanya kontrol.

"Sebagai seorang demokrat, Jokowi memandang oposisi penting. Hal ini memberi makna bahwa kekuasaan tidak bisa dibiarkan bebas tanpa kontrol," kata Ahmad Atang kepada ANTARA di Kupang, Rabu (17/7).

Dia mengemukakan hal itu, ketika diminta pandangan seputar pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa oposisi itu mulia.

Sebelumnya, Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2019-2024, Joko Widodo mengatakan, menjadi pihak oposisi merupakan hal yang mulia.

Dalam penyampaian Visi Indonesia di acara Syukuran Nasional 2019, dia menuturkan bahwa mendukung mati-matian kandidat presiden boleh saja dilakukan.

Dia juga mengatakan bahwa mendukung dengan militansi juga diperbolehkan, namun yang dilarang adalah menimbulkan dendam dan kebencian. "Mendukung mati-matian kandidat boleh, dukung dengan militansi boleh. Menjadi oposisi itu juga mulia," kata Jokowi.

Menurut Ahmad Atang, sebagai seorang demokrat, Jokowi memandang oposisi penting. Hal ini memberi makna bahwa kekuasaan tidak bisa dibiarkan bebas tanpa kontrol, dan pada titik ini Jokowi memberi ruang untuk dilakukan koreksi terhadap perjalanan pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Karena itu, ruang publik ini tidak hanya terbuka untuk mereka yang berbeda secara politik, namun para pendukung loyal Jokowi punya hak melakukan kontrol.

Namun Jokowi juga memberi isyarat jika koreksi tidak didasarkan pada balas dendam politik, pembunuhan karakter melalui fitnah dan asal menuduh, kata Ahmad Atang.