Ombudsman minta dana sumbangan komite sekolah diaudit

id Ombudsman NTT

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton. (ANTARA FOTO/Aloysius Lewokeda)

Ombudsman RI Perwakilan NTT meminta agar penggalangan dana sumbangan dari siswa atau orang tua wali untuk komite sekolah diaudit Badan Pengawas Keuangan setempat.
Kupang (ANTARA) - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton, meminta agar penggalangan dana sumbangan dari siswa atau orang tua wali untuk komite sekolah diaudit Badan Pengawas Keuangan setempat.

“Dana sumbangan komite sekolah merupakan dana publik yang perlu diaudit BPK mengingat jumlahnya cukup besar namun selama ini luput dari perhatian kita semua,” katanya kepada Antara di Kupang, Minggu.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian tentang sumbangan komite sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dengan sampel di Kota Kupang, serta tujuh kabupaten di antaranya, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan Sumba Barat.

Hasil kajian, lanjutnya, menunjukkan bahwa penarikan sumbangan komite sekolah kepada peserta didik atau orang tua wali yang dilakukan bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan dengan rinci per tahun.

Dijelaskannya, rata-rata sumbangan dana komite sekolah dari sejumlah daerah yang menjadi sampel dalam kajian tersebut mencapai sekitar Rp1.000.000.

Baca juga: Pemprov NTT diminta bantu atasi krisis air di Kota Kupang

Menurut Darius, nilai sumbangan ini cukup besar jika dihitung dengan jumlah siswa di provinsi setempat berdasarkan data pokok pendidikan semester ganjil 2018/2019 sebanyak 187.258 orang.

“Dalam hitungan kami jumlah potensi kerugian masyarakat yang tidak teraudit mencapai lebih dari Rp195 miliar,” katanya.

Ia menambahkan, “Nilai dana ini sangat besar makanya kepala sekolah jadi jabatan politis. Saya curiga ada banyak uang abu-abu di sana.”

Untuk itu, Darius meminta agar sumbangan yang merupakan dana publik ini diaudit lembaga berwenang sehingga bisa diketahui secara jelas pemanfaatannya.

Sebagaimana juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 48 tentang pendanaan pendidikan bahwa dana komite wajib diaudit, selain itu dana komite merupakan dana publik yang perlu dipertanggungjawabkan.

"Karena itu audit ini penting sehingga dana yang begitu besar ini tidak disalahgunakan dan bisa diketahui jelas pemanfaatannya, dan kami juga sudah sampaikan kepada pihak BPK dalam diskusi terfokus tentang kajian pelayanan publik baru-baru ini," tegasnya.

Baca juga: Ternyata ada praktik premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang
Baca juga: Ombudsman apresiasi inovasi plaza pelayanan publik di Atambua
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar