DAU Untuk NTT Masih Terbatas

id DAU

DAU Untuk NTT Masih Terbatas

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017 untuk Nusa Tenggara Timur masih terbatas dengan jumlah sebesar Rp1,7 tiliun.
Kupang (Antara NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya menilai penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017 untuk Nusa Tenggara Timur masih terbatas dengan jumlah sebesar Rp1,7 tiliun.

"Kami anggap DAU Rp1,7 tiliun ini masih terbatas jumlahnya, karena beban provinsi sekarang bertambah besar dengan adanya pelimpahan beberapa urusan dari kabupaten ke provinsi belakangan ini," katanya di Kupang, Rabu.

Dia menyebutkan, pelimpahan urusan tersebut seperti adanya penambahan lebih dari 9.000 guru SMA-SMK dari kabupaten se-NTT ke provinsi.

"Lalu dari dinas kehutanan dan petambangan sehingga dari urusan belanja pegawai sebenarnya kami mengalami kekurangan," kata Gubernur Lebu Raya.

Gubernur dua periode itu mengatakan untuk itu pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar penyaluran DAU untuk NTT bisa direvisi atau ditambah seiring dengan beban kerja yang dipikul saat ini.

Dia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT untuk tahun anggaran 2017 mencapai Rp4,7 triliun yang bersumber dari PAD setempat sebesar Rp1 triliun dan lainnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Sementara dana perimbangan yang diperoleh cukup besar mencapai Rp3,7 triliun dan lain-lain pendapatan daerah Rp18 miliar lebih sehingga jumlah pemasukan mencapai Rp4,7 triliun untuk tahun 2017.

Dengan kondisi APBD tersebut, Gubernur Lebu Raya menilai DAU yang diberikan untuk NTT sebesar Rp1,7 triliun masih sangat terbatas untuk membiayai semua kebutuhan yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

Hal itu, katanya, berdampak pada angka kemiskinan di daerah setempat yang menurutnya masih tinggi berkisar di atas 20 persen.

Menurutnya, angka kemiskinan tersebut merupakan angka-angka output dari sebuah input yang diproses, namun menuruntya perlu ditinjau pula seberapa besar input untuk sebuah daerah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

"Bagi saya kalau input-nya dengan daerah lain berbeda pasti output-nya berbeda, kalau input-nya sama tapi hasilnya berbeda itu kita bilang salah dalam proses," demikian Gubernur Frans Lebu Raya.