Kupang (Antara NTT) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp122 miliar dari pemerintah pusat untuk pengalihan sekolah SMA/SMK dari 22 kabupaten/kota ke provinsi.
"Kekurangan DAU dari pengalihan wewenang ini sudah kami sampaikan ke Pusat dan untuk sementara kemungkinan kita mendapatkan tambahan DAU dari APBN Perubahan sebesar Rp122 miliar," kata Asisten III Setda Provinsi NTT yang membidangi pendidikan Benediktus Polo Maing di Kupang, Rabu.
Menurutnya, kebijakan pengalihan wewenang urusan SMA/SMK perlu didukung dengan anggaran yang cukup dari Pusat melalui DAU maupun alokasi dari pemerintah daerah.
Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota juga telah diminta agar memberikan dukungan anggaran untuk kesejahteraan para guru.
"Dinas Pendidikan provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar kiranya ada kemitraan atau dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas ini," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT Yohana Lisapaly mengatakan sementara memperjuangkan penambahan DAU karena pengalihan urusan tentang pembiayaan tidak sebanding dengan besaran urusan yang dialihkan kepada pemerintah provinsi.
Ia menyebutkan jumlah sekolah yang dialihkan dari kabupaten/kota yang saat ini ditangani provinsi sebanyak 810 sekolah.
Jumlah itu masing-masing 507 Sekolah Menengah Atas (SMA), 271 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 32 pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Sementara itu, tenaga pendidikan dan kependidikan yang berstatus PNS sebanyak 8.180 orang, tenaga kontrak yang diakomodir provinsi sebanyak 2.310, sementara guru yayasan sebanyak lebih dari 2.000 orang, dan komite lebih dari 8.000 orang.
"Sementara nasib guru-guru ini tidak mungkin kita akomodir semua tanpa ada penambahan DAU," katanya.
Menurutnya, dukungan anggaran untuk kesejahteraan guru merupakan aspek penting dan utama dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan di Provinsi Selaksa Nusa itu.
Untuk itu, Dinas Pendidikan dari waktu ke waktu dapat meningkatkan kualitas guru salah satu caranya dalam waktu dekat melakukan analisis kebutuhan guru (AKG).
"Sehingga nanti di pembahasan anggaran perubahan juga kami bisa menyerahkan hasil AKG untuk mendapat dukungan anggaran yang sesuai," katanya.
