Rakerwil Apeksi rekomendasikan penambahan DAU untuk gaji tenaga PPPK

Kupang (ANTARA) - Wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore mengatakan rapat kerja wilayah IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke 17 tahun 2022 merekomendasikan agar pemerintah pusat menambah  dana alokasi umum (DAU)  ke setiap pemerintah kota untuk membayar gaji pegawai dengan perjanjian kerja atau PPPK.

"Kegiatan Rakerwil Apeksi tahun 2022 memiliki sejumlah rekomendasi kepada APEKSI Pusat untuk dilanjutkan kepada Pemerintah Pusat. Beberapa rekomendasi itu sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintah kota di seluruh Indonesia," kata Wali Kota Kupang,  Jefri Riwu Kore ketika dihubungi di Kupang, Senin, (27/6/2022) terkait hasil Rakerwil Apeksi ke-17 tahun 2022.

Menurut dia  penambahan dana alokasi umum (DAU) bagi penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di daerah sangat dibutuhkan karena kemampuan keuangan daerah melalui APBD II untuk pengupahan bagi pegawai PPPK sangat terbatas.

Ia juga menyebutkan peserta Rakerwil juga mendorong adanya regulasi yang khusus mengatur tenaga non aparatur sipil negara  seperti tenaga kontrak dan tenaga lepas dalam pengalihan status sehingga tetap berkontribusi di pemerintah kota.

Selain itu juga diusulkan agar setiap kelurahan di setiap pemerintah kota mendapat dana alokasi kelurahan sehingga pemerintah kelurahan secara mandiri mengelola dana kelurahan.

“Kami berharap  semua rekomendasi dapat diterima APEKSI pusat demi penguatan kebijakan pemerintah bagi terwujudnya efektivitas dan efisiensi pemerintahan yang baik, khususnya di daerah,” kata Jefri Riwu Kore.

Baca juga: 13 wali kota raker percepatan pemulihan ekonomi di NTT

Baca juga: Presiden minta pemda perbanyak program padat karya