Cegah korupsi dengan memperketat pengelolaan keuangan daerah

id dukungan pemberantasan korupsi

Cegah korupsi dengan memperketat pengelolaan keuangan daerah

Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Chris Mboeik. (ANTARA FOTO/Benny Jahang).

"Kami sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan setempat dalam mencegah terjadinya praktik korupsi," kata Wakil Ketua DPRD NTT Chris Mboeik..
Kupang (ANTARA) - DPRD Nusa Tenggara Timur mendukung berbagai upaya dilakukan pemerintahan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi dengan memperketat pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

"Kami sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan setempat dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Dan, upaya pencegahan ini tentu memiliki manfaat terhadap masyarakat melalui optimalisasi pembangunan daerah," kata Wakil Ketua DPRD NTT Chris Mboeik kepada ANTARA di Kupang, Senin (9/12), terkait Hari Anti Korupsi se-dunia.

Menurut Pemimpin Umum Harian Viktory News itu, upaya yang dilakukan pemerintahan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A Nae Soi untuk merekrut pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang profesional dan berintegritas merupakan langkah strategis dalam pencegahan korupsi.

Baca juga: Artikel - Kenapa eks narapidana korupsi dilarang menjadi kepala daerah?

"Kami mendukung upaya strategis seperti itu sehingga pembangunan dilakukan pemerintah memiliki manfaat yang besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat," kata Mboeik.

Menurut politisi Partai NasDem ini, DPRD NTT selalu bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah ke dewan.

"Sikap kritis dilakukan DPRD NTT itu merupakan bentuk pengawasan dan antisipasi dari dewan terhadap praktik korupsi. Kami inginkan agar anggaran pembangunan memiliki manfaat yang besar bagi pembangunan daerah ini," katanya menegaskan.

Ia berharap pemerintah NTT terus melakukan pengawasan sehingga anggaran yang dialokasikan melalui APBD NTT bermanfaat bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: Komitmen DPR berantas korupsi dipertanyakan
Baca juga: Korupsi di NTT didominasi pengadaan barang dan jasa
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar