Oleh Kornelis Kaha
Kupang, (ANTARA NTT) - Pemerintah Daerah diminta untuk lebih giat membantu mengalang kepesertaan anggota BPJS kesehatan di NTT, kata Kepala BPJS kesehatan NTT Frans Pareira, di Kupang.
"Presiden Joko Widodo sendiri beberapa hari yang lalu telah mengusulkan agar pengelolaan BPJS Kesehatan berada di Pemerintah Daerah, dan pemerintah Pusat hanya mengawasi saja," katanya usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Rumah Sakit Tentara Wirasakti Kupang, Selasa (15/11).
Ia menjelaskan, sejauh ini masih banyak pihak yang beranggapan bahwa program Jaminan Kesehatan itu merupakan program pemerintah pusat sehingga untuk menghilangkan "image" tersebut, pemerintah daerah juga diminta untuk berpartisipasi dalam program itu.
Frans menilai usulan dari presiden Joko Widodo tersebut menurutnya merupakan usulan yang harus dipertimbangkan setiap Pemda untuk mengatasi masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum tergabung dalam program ini.
"Apalagi sejauh ini memang fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit belum terlalu mumpuni. Mungkin dengan keterlibatan Pemda dalam pengolahan BPJS Kesehatan diharapkan bisa semakin membaik, dan sukses," tambahnya.
Pemerintah Indonesia sendiri lanjutnya menargetkan agar pada 2019 ini program Jaminan Kesehatan serta program BPJS Kesehatan harus berjalan dengan baik dan sukses namun hingga kini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tercover.
Di Nusa Tenggara Timur sendiri tambah Frans dari 5,2 juta penduduk NTT saat ini sudah tercover kurang lebih 70 persen atau sekitar 3,7 juta yang telah tercover BPJS kesehatan.
"Kita berharap agar pada 2017 nanti semua masyarakat NTT yang belum tercover bisa segera bergabung dalam program ini," ujar Frans.
Apalagi dengan usulan dari Jokowi yang mengusulkan agar pengelolaan BPJS Kesehatan oleh Pemda akan mampu mewujudkan program tersebut di provinsi berbasis kepulauan itu.
