YAPPIKA dorong penyelesaian infrastruktur pendidikan di Kupang

Oelamasi (ANTARA) - Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)-ActionAid mendorong Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar memiliki peta penyelesaian infrastruktur pendidikan terutama SD yang masih memprihatinkan di daerah itu.

"Peta ini penting karena pemerintah kabupaten selalu mengeluh keterbatasan anggaran, berarti harus kreatif mengelola anggaran maupun melihat sumber pendanaan lain," kata Direktur YAPPIKA-ActionAid, Fransiska Fitri kepada Antara di sela-sela kegiatan peresmian perbaikan ruangan sekolah bantuan lembaga amal Tzu Xing Foundation Taiwan di SDN Bimous, Kecamatan Amarasi Timur, sekitar 48 kilometer dari Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang, Senin (24/2).

YAPPIKA-ActionAid bersama Bengkel APPeK (Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung) merupakan mitra pelaksana sekaligus pengawas program bantuan perbaikan ruangan sekolah di Kabupaten Kupang yang diberikan TX Foundation Taiwan.

Bantuan diberikan kepada empat SD di Kabupaten Kupang di antaranya, SDN Dendeng, SDN Onitua, SDI Raknamo, dan SDN Bimous berupa perbaikan ruangan, pembangunan ruangan baru serta unit kesehatan sekolah, dengan total belasan ruangan senilai Rp1,5 miliar lebih.

Fransiska mengatakan, pihaknya memfasilitasi kehadiran bantuan dari pihak di luar pemerintah seperti dari TX Foundation Taiwan ini sekaligus mendorong agar pemerintah daerah merespon kondisi sekolah yang rusak untuk segera diperbaiki.

Selain itu, dalam jangka panjang pihaknya juga mencoba mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pendidikan secara memadai untuk penanganan secara sistematis.

"Karena itu sejak 2019 lalu kami menawarkan membantu Pemerintah Kabupaten Kupang dengan membuat peta jalan untuk penyelesaian infrastruktur pendidikan terutama SD," katanya.

Dia menjelaskan, melalui peta jalan akan dicermati berapa besar kemampuan keuangan daerah serta alokasi setiap tahun untuk infrastruktur pendidikan dengan kondisi keterbatasan anggaran yang ada.

"Seperti DAU di Kabupaten Kupang ini kan kecil, hanya bergantung ke Pusat. Berarti harus kreatif melihat sumber lain, selain juga harus akuntabel mengelola dana yang sedikit itu," katanya.

Fransiska menambahkan, sebelumnya, pihaknya juga membantu peta jalan penyelesaian infrastruktur pendidikan untuk Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan sudah ada kebijakan yang dihasilkan.

"Di Bogor sudah kami lakukan dan sekarang jumlah penurunan ruangan kelas yang rusak paling banyak dalam waktu dua tahun. Kalau rata-rata sekitar 17-18 persen sekolah rusak di setiap daerah di Indonesia, tapi di Bogor sudah turun di bawah itu," katanya.