Pengamat harapkan warga hargai kebijakan pemerintah atasi COVID-19

Kupang (ANTARA) - Pengamat pertanian dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Leta Rafael Levis mengharapkan masyarakat menghargai dan memahami kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19.

"Saya mengharapkan agar masyarakat menghargai dan memahami kebijakan pemerintah tersebut," kata Leta Rafael di Kupang, Rabu (1/4), ketika dimintai pandangan seputar enam kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19.

Leta Rafel juga mengharapkan masyarakat juga mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah yang lain seperti sosial distancing atau jaga jarak. Selain mendukung kebijakan lainnya dalam kaitannya dengan memutus mata rantai penularan COVID-19.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan enam program jaring pengaman sosial sebagai upaya menekan dampak wabah COVID-19 di kalangan masyarakat.

Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, (31/3) mengatakan, fokus pada penyiapan bantuan pada masyarakat lapis bawah.

Baca juga: Enam paket kebijakan pemerintah sangat positif

Pada kesempatan itu Presiden mengumumkan enam program jaring pengaman sosial dalam upaya menekan dampak COVID-19.

"Pertama, PKH jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen, misalnya ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, disabilitas Rp2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif April 2020," kata Presiden.

Kebijakan kedua, soal kartu sembako, dimana jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga, kartu prakerja, yang anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

"Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama empat bulan ke depan," katanya.

Kebijakan lainnya adalah, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.

Leta Rafael mengharapkan, dengan dukungan penuh masyarakat, kondisi yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia ini segera pulih, agar pemerintah dan masyarakat kembali melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana biasanya, katanya. 

Baca juga: Akademisi: Enam kebijakan bukti negara hadir lindungi rakyat
Baca juga: Pilkada 2020 ditunda, Akademisi: Pilihan terbaik