Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta kepada seluruh jajarannya agar memastikan pendampingan terhadap segala aspek bisnis perhutanan sosial terintegrasi.
"Banyak aspek bisnis (perhutanan sosial) pendampingannya harus terintegrasi," ujar Presiden dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial“, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, (3/11).
Presiden mengatakan saat SK diberikan harus ada penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatiihan-pelatihan.
Kepala Negara meyakini jika itu dilakukan maka Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) akan bisa berkembang dengan baik.
"Tapi memang sekali lagi kita harus bekerja fokus. Saya harapkan tahun ini, tahun depan betul-betul bisa muncul entah berapa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang bisa kita jadikan contoh," ujar Presiden.
Presiden menginginkan adanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dapat menjadi benchmark bagi kelompok lain.
Baca juga: Presiden harapkan konsumsi-investasi membaik di kuartal IV-2020
Baca juga: Presiden Jokowi: Pembangunan dari pinggiran, desa untuk Indonesia sentris
Presiden: Pendampingan aspek bisnis perhutanan sosial harus terintegrasi
Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (2/11/2020. (ANTARA/BPMI Setpres/Kris)
Banyak aspek bisnis (perhutanan sosial) pendampingannya harus terintegrasi
