Kupang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan pihaknya sudah mengirimkan 416 personel ke tiga kabupaten yang akan melakukan pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sekarang kita sudah dorong untuk perkuatan pasukan juga ke daerah-daerah yang akan melakukan pleno penetapan bupati dan wakil bupati. Kita harapkan kondisi keamanan di tiga daerah itu kondusif," katanya kepada wartawan di Kupang, Kamis, (18/3).
Sebelumnya diberitakan bahwa tiga kabupaten di NTT, yakni Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Barat akan mengelar pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan putusan MK.
Sesuai jadwal sidang putusan MK itu akan berlangsung mulai Kamis (18/3) sampai dengan Senin (22/3) pekan depan, namun jadwal pleno penetapan di ketiga kabupaten itu bisa diputuskan karena masih menunggu hasil sidang MK.
Kapolda NTT menambahkan bahwa dikirimnya sejumlah personel ke tiga kabupaten itu hanya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di tiga daerah itu.
"Jadi kekuatan yang dikirim itu bertujuan untuk mencegah jika ada yang tidak puas dengan hasil penetapan dan sebagainya," tambah dia.
Menurut komandan berbintang dua itu, keselamatan rakyat adalah segala-galanya. Dan lanjut dia Polri sendiri tak ada kepentingan satu pun dengan sejumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung dalam Pilkada di NTT.
Ia pun berharap agar para calon kepala daerah yang kalah berdasarkan putusan MK, harus menerimanya dengan rela dan lapang dada, tanpa harus membuat gaduh yang akhirnya berujung pada konflik.
Baca juga: MK menolak gugatan sengketa Pilkada Belu
Sementara itu Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna B mengatakan bahwa sejumlah personel itu sudah diberangkatkan untuk membantu pengamanan di daerah itu.
Baca juga: Kapolda NTT: Tak ada lagi razia lalu lintas di jalanan
Pengiriman sejumlah personel pasukan dari Polda NTT ke sejumlah daerah itu bukan berarti tiga daerah itu rawan akan konflik yang akan terjadi saat pengumuman hasil sengketa pilkada.
"Jadi ini hanya dalam rangka memberikan rasa aman dan ketertiban masyarakat saja.Bukan berarti bahwa kondisi di daerah itu tidak aman," ujar dia.
