Banyak Kader Siap Gantikan Novanto

Kupang (Antara NTT) - Sesepuh Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Acry Deodatus mengatakan banyak kader partai yang memenuhi syarat untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar.

"Kader-kader Golkar cukup banyak. Mereka harus bersaing untuk dapat menempati posisi Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar," kata Acry Deodatus kepada Antara di Kupang, Jumat.

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan calon potensial yang akan menggantikan Setya Novanto  setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus KTP Elektronik (e-KTP).

Acry yang juga Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Nusa Tenggara Timur itu yakni bahwa Partai Golkar akan menyodorkan kader terbaiknya untuk mengantikan posisi Setya Novanto, baik sebagai Ketua DPR maupun sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Pasti banyak kader yang menginginkan posisi Setya Novanto, tetapi kebiasaan Golkar akan mengambil keputusan secara musyawarah mufakat," kata mantan anggota DPRD NTT dari Partai Golkar era Orde Baru itu.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, karena menyalahgunakan kewenangan karena jabatan bersama Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang mengakibatkan negara dirugikan sekitar Rp2,3 triliun.

Selain itu, ada juga nama Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Mereka dituduh telah menyalahggunakan kewenangan karena jabatan yang mengakibatkan negara dirugikan sekitar Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 di Kemendagri sebesar Rp5,9 triliun. 

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang secara terpisah mengatakan, seharusnya Partai Golkar segera mengambil sikap dengan mengusulkan pergantian Setya Novanto.

Langkah ini penting untuk menjaga citra Partai Golkar dimata publik. "Jangan sampai memberikan kesan bahwa Golkar tidak mendukung pemberantasan korupsi," kata staf pengajar pada FISIP Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu.