Jangan bangun permusuhan dalam pilkada

id Gubernur

Jangan bangun permusuhan dalam pilkada

Sejumlah pasangan calon gubernur-wakil gubernur NTT berpose bersama usai mendapatkan nomor urut usai rapat pleno terbuka penarikan nomor urut yang digelar oleh KPU di Kupang,NTT (13/2). (Antara Foto/Kornelis Kaha)

"Jangan membangun permusuhan dalam pilkada, kita boleh beda dalam pilihan tapi tidak boleh terpecah belah," kata Gubernur Frans Lebu Raya.
Kupang (AntaraNews NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya meminta semua elemen masyarakat tidak membangun permusuhan satu dengan yang lainnya terkait Pilkada 2018 di provinsi berbasis kepulauan itu.

"Jangan membangun permusuhan dalam pilkada, kita boleh beda dalam pilihan tapi tidak boleh terpecah belah," kata Gubernur Lebu Raya kepada wartawan di Kupang, Kamis.

Ia mengemukakan hal itu terkait pesannya untuk masyarakat di provinsi Selaksa Nusa itu yang akan mengikuti Pilkada 2018 untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur serta bupati-wakil bupati di 10 kabupaten.

Ke-10 kabupaten itu, yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sikka, Ende dan Manggarai Timur.

Gubernur dua periode itu mengakui, setiap warga berhak memilih pemimpin yang menurutnya terbaik, namun ada tanggung jawab yang diemban bersama semua pihak yaitu memastikan Pilkada berjalan dengan aman.

"Semua kita mesti menjaga agar Pilkada bisa berlangsung sukses, sukses artinya aman, tertib dan lancar, karena kita punya pengalaman masa lalu (konflik Pilkada) yang menjadi pelajaran yang berharga," kata gubernur.

Menurut dia, pilkada hanyalah sebuah ajang politik lima tahunan untuk memilih kepala daerah, setelahnya semuanya akan kembali hidup bersama, berintekasi di masyarakat.

"Karena itu persaudaraan dan kekerabatan yang selama ini dijaga dengan baik agar tidak diciderai hanya karena momen politik seperti itu, apalagi NTT sudah terkenal dimana-mana sebagai daerah yang toleran sehingga harus tetap kita jaga bersama," katanya.

Lebu Raya juga meminta agar semua kepala daerah kabupaten di provinsi setempat terus menyerukan pilkada damai dan mengedukasi masyarakatnya agar cerdas dalam berdemokrasi.

Selain itu, memastikan agar para aparatur sipil negara (ASN) di daerah tetap menjaga netralis untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.

"Semua sudah tahu ASN netral, karena itu harus dijaga. Kalau ketahuan ada yang tidak netral lakukan pembinaan. Kalau memenuhi syarat dinonjobkan, yang dinonjobkan saja tidak usah ragu, tentu kita akan berkoordinasi dengan Kemendagri," katanya.