Kupang (AntaraNews NTT) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyetujui anggaran sebesar Rp11,9 miliar untuk biaya pengamanan Pilkada 2018, namun Polda Nusa Tenggara Timur mengusulkan tambahan sebesar Rp3,4 miliar karena mendapat BKO dari TNI.
"Tambahan anggaran yang kami usulkan sebesar Rp3,4 miliar ini menyusul adanya surat dari Polda NTT yang meminta BKO (Bawah Kendali Operasi) dari TNI untuk pengamanan selama berlangsungnya Pilkada 2018," kata Sekda NTT Benediktus Polo Maing dalam rapat gabungan dengan DPRD NTT di Kupang, Senin (19/3).
Ia menjelaskan, sebelumnya kebutuhan anggaran untuk biaya pengamanan personel TNI yang melakukan BKO terhadap 1.830 anggota Polda Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebesar Rp11,9 miliar.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, kemudian mengundang pimpinan TNI setempat untuk mencermati kembali kebutuhan dana tersebut karena dinilai cukup besar.
"Kami undang pihak TNI untuk mencermati apa memang kondisi kita sangat rawan sehingga perlu BKO yang banyak dan butuh dana yang sebesar itu," katanya.
Baca juga: Polisi siagakan 800 personel amankan Pilgub NTT
Baca juga: Pilkada 2018 - KPU adukan Bacawabup Sumba Tengah ke polisi
hingga pemungutan suara dan pelantikan membutuhkan BKO personel sebanyak 1.883 orang.
Polo Maing mengatakan, untuk itu jumlah personel yang di-BKO pada masa kampanye dikurangi menjadi cukup 700 orang.
Kemudian pada masa pemungutan suara hingga pelantikan, dicermati kembali dari jumlah pesonel 1.883 orang didapati kebutuhan sebanyak 1.800 personel pengamanan yang perlu dimobilisasi pada masa seperti itu.
"Dari perhitungan-perhitungan ini didapat angka Rp3,4 miliar lebih dari sebelumnya Rp11,9 miliar," katanya menjelaskan.
Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengatakan, usulan anggaran yang akan diajuhkan pemerintah itu sudah pasti mekanismenya akan mendahului pembahasan APBD provinsi untuk perubahan di tahun 2018.
Untuk itu, dewan meminta pemerintah provinsi mencermati kembali karena anggaran yang dikeluarkan harus berdasarkan perencanaan dan azas kepastian.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan alasan penting, mendesak, dan substansif dari usulan penambahan anggaran tersebut, karena Rp11,9 miliar yang diusulkan sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBD 2018.
