Kupang (AntaraNews NTT) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang berpendapat debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 harus dapat memberikan tawaran solutif terhadap problema ekonomi dan infrastruktur yang dihadapi masyarakat Nusa Tenggara Timur selama ini.
"Kita tentu berharap bahwa dalam debat perdana ke-empat pasangan calon dapat memberikan tawaran yang solutif terhadap problem ekonomi dan infrastruktur yang dihadapi masyarakat NTT, karena kita tahu bahwa NTT merupakan provinsi miskin ketiga nasional," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Kamis (5/4) terkait debat terbuka empat kandidat Gubernur-Wakil Gubernur NTT tersebut.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelar debat terbuka calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT yang akan berlangsung di Jakarta, Kamis (5/4) malam yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi iNews TV Jakarta mulai pukul 19.00-20.30 WIB dengan tema pembangunan ekonomi dan infrastruktur..
Debat terbuka itu akan diikuti empat pasangan calon yakni Esthon L Foenay-Christian Rotok (Esthon-Chris), Marianus Sae-Emilia Nomleni (MS-Emi), Benny K Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni) dan Viktor Bungtilu Laiskodat-Joseph Nae Soi (Victory-Joss).
Menurut Ahmad Atang, debat perdana keempat calon harus dapat memberikan tawaran yang solutif terhadap problem ekonomi dan infrastruktur yang dihadapi masyarakat NTT.
Baca juga: Pilkada 2018 - Debat Cagub NTT dilaksanakan di Jakarta
"Kita tahu bahwa NTT merupakan provinsi miskin ketiga nasional sehingga konsep pembangunan ekonomi dari pasangan calon diharapkan dapat membawa perubahan lima tahun ke depan," katanya. Begitu juga, masalah infrastruktur dasar menjadi problem yang memperlambat akselerasi pembangunan di NTT.
Karena itu, rakyat NTT tentu berharap ada program terobosan yang benar-benar membuka aksesibilitas dalam rangka mendorong pembangunan yang berkelanjutan di provinsi berbasis kepulauan itu.
Dia menambahkan, debat calon melalui media elektronik atau TV hanya memenuhi segmen kelas menengah ke atas yang terdidik perkotaan sementara segmen kelas menengah ke bawah pedesaan tidak dapat terjangkau oleh pola debat tersebut.
Dengan demikian terjadi kesenjangan informasi politik dari pasangan calon kepada masyarakat Indonesia yang penyebarannya tidak merata, apalagi debat calon gubernur-wakil gubernur kali ini dilaksanakan di Jakarta, katanya.
