"Ada kurang lebih 50.000 hektare lahan garam yang ada di NTT dan dapat dikembangkan jika memang ada investor yang mau mengembangkannya," kata Kepala Dinas PMPTSP NTT Semuel Rebo kepada Antara di Kupang, Rabu (18/4).
Dia menyampaikan itu setelah adanya penawaran dari Pemerintah Provinsi NTT kepada Australia dan Timor Leste soal investasi garam dan rumput laut di NTT, dalam pertemuan trilateral Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh NTT, dengan Timor Leste dan Australia pada 11-13 April 2018 lalu di Labuan Bajo.
Ia mengatakan bahwa 50.000 hektare itu tersebar di sejumlah kabupaten seperti Kabupaten Kupang yang sudah dikelola dua perusahaan yakni PT Garam dan PT Puncak Keemasan Garam Dunia, serta dua perusahaan Indonesia lainnya yang sedang menjajaki lahan di kawasan Teluk Kupang.
Selain itu juga tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang luas lahannya mencapai seribuan hektare dikembangkan oleh PT Amaris Garam Nusantara dari Jakarta sekaligus mengelola garam di kawasan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Baca juga: Garam Bipolo ditargetkan penuhi kebutuhan garam industri
"Di TTU luas lahannya mencapai 2.000 hektare yang akan dikembangkan dan masih menunggu persetujuan," katanya dan menambahkan sejumlah kabupaten lainnya, seperti Malaka yang luas lahan garamnya mencapai 3.000 hektare juga akan dikembangkan oleh perusahaan PT Inti Daya Kencana.
Belum lagi lahan di Kabupaten Rote serta di Kabupaten Sabu Raijua yang saat ini masih dikembangkan oleh pemerintah daerahnya. Terkait investasi dari Australia dan Timor Leste hingga kini belum ada kesepakatan setelah adanya penawaran dari Pemprov NTT soal investasi garam tersebut.
"Kalau dari Australia sudah lama berinvestasi di NTT yakni PT Cheetam Garam, tetapi belum ada lagi investor dari Australia mau berinvestasi di NTT. Untuk Timor Leste hingga saat ini belum ada," katanya lagi.
Ia menyakini bahwa proses investasi lahan tambak garam di NTT dapat berjalan lancar jika masalah lahan tidak bermunculan. "Oleh karena itu saya berharap masyarakat NTT legowo memberikan lahannya untuk dikembangkan, tetapi lahan itu tidak dibeli putus tetapi hanya dikontrak," kata dia pula.
