"NTT mulai memasuki musim kemarau dan ancaman paling nyata sering dihadapi daerah ini yaitu masalah kekeringan, untuk itu kami BPBD di provinsi dan kabupaten/kota sudah mulai siaga," kata Tini Thadeus kepada wartawan di Kupang, Kamis (26/4).
Ia mengatakan, sejumlah upaya yang dipersiapkan seperti memastikan sarana penyaluran air bersih berupa mobil-mobil tanki siap digerakkan terutama di daerah rawan terdampak kekeringan.
"Selain penyediaan sarana air bersih, kami juga menyiapkan logistik yang sewaktu-waktu siap disalurkan melalui BPBD di setiap kabupaten/kota," katanya.
Menurutnya, BPBD provinsi tidak menyediakan bantuan tanggap darurat bencana berupa uang tunai, melainkan akan memfasilitasi daerah-daerah yang akan mengajukan bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca juga: NTT Butuh 70 Bendungan Atasi Kekeringan
"Karena di BNPB pusat ada dana antisipasi yang siap pakai sekitar Rp1,5 triliun untuk tanggap darurat bencana di seluruh Indonesia, sehingga daerah-daerah yang nantinya terkena dampak kekeringan yang parah bisa mengajukan dan langsung dicairkan dalam 14 hari," katanya.
Tini juga mengimbau agar pemerintah setiap daerah setempat agar setiap tahun mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tanggap darurat bencana agar sewaktu-waktu siap disalurkan ketika terjadi bencana seperti kekeringan maupun banjir, longsor, gempa, kebakaran, dan lainnya.
"Ada beberapa daerah pemerintah daerah yang sudah menyediakan anggaran di APBD-nya juga seperti Kota Kupang, Timor Tengah Utara, kami minta agar semua daerah juga menyiapkan," katanya.
Lebih lanjut, Tini menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya antisipasi bencana kekeringan seperti penanaman air dan penghijauan.
"Melalui pihak gereja maupun komunitas masyarakat juga sudah jauh-jauh hari didorong untuk menanam air, kemudian ada juga gerakan menanam sejuta pohon untuk mengurangi dampak kekeringan yang selalu terjadi setiap tahun," katanya.
